Main Menu

Tepis Dugaan Kriminalisasi, Polri Perlu Jelaskan SP3 Rizieq Shihab Secara Komperhensif

Wem Fernandez
18-06-2018 19:36

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani. (Dok.DPR RI/RT)

 

 

- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani menyebutkan, tidak ada salahnya Polri memberikan penjelasan komperhensif ihwal terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pimpinan  Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

 

Alasannya, penetapan Rizieq sebagai tersangka atas dugaan kasus pornografi sebelumnya, selalu dihubung-hubungkan dengan aktifitasnya dalam politik dan kerap berbeda dengan penguasa. “Agar tidak terkesan membenarkan dugaan publik sebelumnya bahwa penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka dulu bernuansa kriminalisasi ketimbang proses hukum yang benar dan cermat,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin, (18/6). 

 
Politisi PPP ini menambahkan, penjelasan yang dimaksud mencakup kenapa status Rizieq ditingkatkan sebagai tersangka sementara penyidik Polri belum memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menjeratnya. “Banyaknya kasus-kasus yang bersinggungan dengan posisi politik seseorang dan kemudian setelah diproses hukum kemudian di SP3 sebetulnya mempertaruhkan profesionalitas Polri dalam penegakan hukum,” 

 
“Ada baiknya Polri berprinsip seperti KPK, tidak buru-buru menetapkan sebagai tersangka. Tetapi sekali ditetapkan maka kasusnya diproses hukum sampai dengan pengadilan,” demikian Arsul.  Penyidik Polri sebelumnya menerbitkan SP3 kasus dugaan chat pornografi terhadap Rizieq Shihab. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memastikan tidak ada unsur intervensi dari pimpinan Polri terhadap terbitnya SP3. 

 
"Apapun yang dilakukan oleh penyidik tentu adalah kewenangan mereka. Bukan domainnya pimpinan Polri. Tidak ada intervensi sedikitpun dari pimpinan Polri," ujar Syafruddin di PTIK, Jakarta Selatan, Minggu (17/6). 

 



Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Wem Fernandez
18-06-2018 19:36