Main Menu

Komisi II DPR; Pengangkatan Komjen M. Iriawan Tidak Melanggar UU

Wem Fernandez
19-06-2018 18:16

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zainudin Amali (partaigolkar.or.id/yus4)

Artikel Terkait

 

 

- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zainudin Amali menilai, pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai penjabat sementara Gubernur Jawa Barat (Jabar) tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU). 

 


Pasalnya, jendral bintang tiga yang dulu pernah menjadi Kapolda Metro Jaya tersebut tidak lagi aktif di lingkungan Polri. Iriawan saat ini menjabat sebagai Sestama di Lemhanas. “Jadi sudah sesuai dengan UU. Beliau tidak menjabat lagi di lingkungan Polri,” tegasnya saat dihubungi media, Selasa, (19/6). 

 
Politisi Golkar ini menambahkan, diangkatnya jendral dari Polri bukanlah hal baru. Pada 2017 lalu, Irjen Carlo Brix Tewu pernah diangkat menjadi pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
“Yang penting tidak menjabat lagi di lingkungan Polri. Di Pilkada 2017 yang lalu Pak Carlo Tewu juga sudah menjabat eselon 1 di Kemenkopolhukam saat jadi Pj Gubernur Sulbar,” terang Amali.  

Soal usulan Fraksi Demokrat yang hendak menggulirkan hak angket terkait pengangkatan ini, Amali menanggapinya santai. Masih banyak mekanisme yang bisa ditempuh ketimbang langsung menggunakan hak istimewa para wakil rakyat tersebut. 

“Kita ini jangan sedikit-sedikit angket. Kalau pun ada fraksi yang mau mengusulkan penggunaan hak angket itu, saya yakin tidak akan lolos untuk jadi Pansus,” terang dia. 


 
Reporter : Wem Fernandez  

Editor     : Sujud Dwi Pratisto

Wem Fernandez
19-06-2018 18:16