Main Menu

Hapus Arab Sebagai Bahasa Resmi, Israel Nyatakan Diri Sebagai Negara Khusus Yahudi

Rosyid
20-07-2018 20:03

CEO ADL Jonathan Greenblatt.(Reuters/re1)

Tel Aviv,Gatra.com - Parlemen Israel (Knesset) meloloskan undang-undang kontroversial yang menetapkan Israel sebagai negara khusus Bangsa Yahudi,Kamis lalu. Undang-undang yang dijuluki UU 'Negara Bangsa Yahudi' itu menekankan bahwa Israel adalah Tanah Air bangsa Yahudi yang bersejarah. Dengan demikian mereka punya hak eksklusif menentukan nasib sendiri di dalamnya.

Undang-undang itu mencabut bahasa Arab dari daftar bahasa resmi dan menyatakan perkembangan permukiman Yahudi merupakan kepentingan nasional. Di dalamnya juga berisi penegasan bahwa Yerusalem yang utuh dan bersatu sebagai Ibu Kota Israel.

Di Knesset, sempat terjadi perdebatan sengit selama delapan jam. Sebanyak 62 anggota parlemen mendukung dan 55 menolak. Di antara yang menolak adalah sejumlah anggota parlemen Israel dari keturunan Arab.

Ketika kabar tentang Undang-undang ini menyebar, kritikan datang dari banyak pihak termasuk organisasi Yahudi di Amerika Serikat. Salah satunya Anti-Defamation League (ADL).

ADL mengatakan sudah memperingatkan PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa "unsur-unsur dalam RUU yang dapat merusak karakter demokratis yang dihargai Israel, memperburuk hubungan antara orang Yahudi Israel dan orang Arab Israel serta orang-orang antara Israel dan Diaspora Yahudi, dan jelas, merusak reputasi internasional Israel. ”

“Sekarang undang-undang ini telah disahkan oleh Knesset, Negara Israel memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa, dalam praktiknya, Undang-Undang ini tidak digunakan untuk mendiskriminasikan minoritas, khususnya warga Arab, dan bahwa negara mempertahankan komitmennya untuk meningkatkan hubungan antara orang Yahudi di Israel dan orang-orang di seluruh dunia, ”kata CEO ADL Jonathan Greenblatt dan direktur Israel, Carole Nuriel seperti dilaporkan the Jerusalem Post, Jumat (20/7).

Komite Yahudi Amerika mengatakan itu "sangat kecewa" oleh bagian RUU itu, mengeluh secara khusus tentang klausa Arab dan lain yang mengatakan bahwa "negara memandang perkembangan pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi, ”yang menurut organisasi dapat dibaca sebagai eufemisme untuk dukungan diajukan untuk komunitas Yahudi di Israel.

Selama ini pembangunan pemukiman Yahudi selalu ditentang komunitas internasional.


 

Editor: Rosyid

Rosyid
20-07-2018 20:03