Main Menu

Ini Alasan Pemerintah Batalkan Penghapusan DMO Batu Bara

Hendry Roris P. Sianturi
31-07-2018 16:28

Aktivitas pertambangan batu bara.(GATRA/Erry Sudiyanto/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Presiden RI Joko Widodo memutuskan, tetap memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) 25% batu bara dan harga khusus (price cap) $US 70 untuk kalori 6.332 GAR. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, alasan Jokowi tidak merestui penghapusan kebijakan DMO salah satunya karena alasan beban keuangan PT PLN.

 

Pasalnya jika DMO dicabut, PLN akan kesulitan suplai dan harus membeli batu bara dengan harga pasar. Diperkirakan tambahan beban biaya PLN sebesar US$ 3,68 miliar, jika kebijakan DMO dihapus. "DMO itu kalau tidak diberlakukan, implikasinya akan lain lagi. Termasuk karena keuangan PLN," katanya di komplek Istana Kepresidenan Bogor, (31/07).

Darmin mengatakan pelaksanaan kebijakan DMO akan dievaluasi menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. "Saya lebih baik bilang, sedang dievaluasi. Tapi nanti bagaimana hasilnya setelah dievaluasi itu, Pak Luhut cs yang menyiapkan," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus kewajiban suplai batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) sebesar 25%. “Intinya kita mau cabut DMO (Domestic Market Obligation) itu seluruhnya,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, (27/07).

Luhut mengatakan, penghapusan DMO batu bara bisa meningkatan nilai ekspor sehingga menambah devisa negara. Apalagi, kata Luhut, harga batu bara sedang tinggi saat ini. “Kalau kita jual kan sekarang harganya juga bagus. Kita bisa dapat 5 miliar dollar dari situ. Berdampak baik sekali pada current account defisit (CAD) kita,” katanya.


 

Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: HF

Hendry Roris P. Sianturi
31-07-2018 16:28