Main Menu

Zulhasan Kritik Jokowi, NasDem Nilai Ketua MPR RI Itu Genit

Wem Fernandez
16-08-2018 14:50

Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate. (Dok. Fraksi Nasdem/FT02)

Jakarta, gatra.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat menyampaikan Pidato Pembukaan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Kamis, (16/8) hari ini. Beberapa diantaranya menyangkut tidak terjangkaunya harga bahan pokok, hutang negara serta perlindungan segenap warga negara Indonesia. 

 

 

Mendapat kritik dari mimbar pidato, partai pendukung pemerintah pun memberikan sanggahan. Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate misalnya menyebut Zulkifli genit. “Kita lihat itu pidato Pak Ketua MPR terlalu genit. Karena pidato itu melebihi tugas MPR. Itu tugas DPR pengawasan, bukan tugas MPR. Jadi itu genit. Apalagi kalau mau menilai kinerja kabinet, lebih genit lagi, tidak layak. Harusnya pidato ketua MPR sesuai fungsi dan tugas MPR. Itu seharusnya,” ucap Johnny. 

 

Untuk menilai soal kemiskinan dan gini ratio, perspektif yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun keliru. Sebab yang disebutkan berdasarkan turunnya kesejahteran masyarakat dari kategori menengah ke atas. 

 

“Tidak betul itu. Menengah atas tetap. Bawah yang naik. Sehingga kesenjangan membaik. Itu dilakukan lewat program kerakyatan, KIP 20 juta siswa yang diberikan beasiswa, 10 juta keluarga harapan, lalu program kesehatan Nasional 90 juta lebih. Ini mengakibatkan naiknya masyarakat bawah ke atas,” jelas dia. 

 

Dengan kebijakan ini pemerintah justru menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat elas bawah karena memperkecil disparitas. “Ketua MPR menafsirkan dari satu sisi dan itu bagian dari ilusi politik,” tambah Johnny. 

 

Zulkifli sebelumnya menyebutkan, pemerintah memiliki tugas untuk pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro. Caranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi, agar usaha dalam sektor tersebut tumbuh dan berkembang

 

"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah," kata Zulkifli.

 

Dalam pengelolaan hutang, negara harus dapat mengelolanya sejak dini dengan menjaga stabilitas ekonomi. Tidak perlu menggunakan alasan nilai tukar rupiah yang terus turun akibat dampak global. 

 
“Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam. Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendali, sementara kemampuan ekspor melemah. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan,” ujar Zulkifli. 

 

Menurut Zulkifli, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menguatkan sektor industri agar mampu tumbuh 2 digit seperti pada masa lalu. Dia juga mengatakan utang pemerintah tidak bisa dibilang aman dengan rasio 30%

 

"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
16-08-2018 14:50