Main Menu

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Eni untuk Munaslub Golkar

Iwan Sutiawan
31-08-2018 07:40

Eni Maulani Saragih.(ANTARA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami aliran uang suap setelah diterima Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Di antaranya apakah digunakan untuk membiayai suaminya yang maju sebagai calon bupati Temenggung serta untuk kegiatan Munaslub Partai Golkar.

 

"Terkait dengan informasi penggunaan dana untuk kegiatan partai politik ataupun penggunaan untuk proses kontestasi politik, nanti akan kami dalami selama proses penyidikan ini," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis petang (30/8).

Tim penyidik KPK tentunya akan menelusuri ke mana saja aliran dana suap setelah diterima tersangka Eni. Pengusutan ini dengan menggali keterangan dari saksi dan mengumpulkan bukti-bukti.

Untuk mendalami aliran dana suap tersebut, tim penyidik sudah memeriksa Nur Faizah Ernawati selaku ibu rumah tangga pada Selasa kemarin. Dia merupakan saksi untuk tersangka Idrus Marham.

"Saya konfirmasi ke tim yang menangani, sudah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa, persisnya. Saat itu penyidik mengklarifikasi lebih lanjut terkait dengan dugaan aliran dana dari tersangka melalui saksi," ujarnya.

Menurut Febri, penyidik menggunakan pendekatan follow the money untuk mengusut ke mana aliran dana suap setelah diterima Eni. "Kami tidak hanya mengikuti dugaan penerimaan suap oleh tersangka EMS yang sejauh ini nilainya Rp4,8 miliar tersebut, tetapi juga mencari setelah diterima oleh EMS aliran dananya ke mana saja," katanya.

Salah satu yang sedang didalami adalah ada tidaknya uang digunakan untuk pencalonan atau biaya kampanye suami Eni, Muhammad Al Khadziq yang maju sebagai calon bupati Temenggung. Selain itu, untuk Munaslub Partai Golkar 2017.

"Ada salah satu yang juga didalami dan perlu kami klarifikasi lebih jauh. Nanti pada pihak-pihak lain terkait dengan informasi penggunaan dana untuk kegiatan partai politik ataupun penggunaan untuk proses kontestasi politik yang lain, itu nanti akan kami dalami," katanya.

Soal aliran dana yang disebut Eni untuk membiayai Munaslub Partai Golkar pada akhir 2017, Partai Golkar telah membantah mendapat aliran dana suap terkait proyek PLTU Riau 1 seperti disampaikan TB Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP Partai Golkar.

Menurut Ace, biaya penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar 2017 berasal dari iuran anggota Fraksi Partai Golkar, bukan berasal dari sumber yang tidak jelas termasuk suap.

"Semua dibiayai dari iuran anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub. Tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau 1, Eni Maulani Saragih," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK awalnya Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lainnya yang sempat ditangkap, di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, serta 8 orang lainnya terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp 4,8 milyar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 milyar, Maret 2018 Rp2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau 1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang US$ 1,5 juga oleh Johannes jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai US$ 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau 1 masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
31-08-2018 07:40