Main Menu

KPK Periksa Idrus Marham dan Eni Tersangka Suap PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
31-08-2018 11:06

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menunduk (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1.

 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (31/8), menyampaikan, penyidik akan memeriksa mereka guna mendalami sejumlah pertemuan dan pembicaraan tentang proyek PLTU Riau 1.

"Penyidik perlu mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, seperti pertemuan-pertemuan, pembicaraan tentang proyek PLTU Riau 1 dan mekanisme dan skema kerja sama proyek PLTU Riau 1," katanya.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil Direktur Operasional PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PJBI), Dwi Hartono, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap ini.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lainnya yang sempat ditangkap, di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, serta 8 orang lainnya terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp 4,8 milyar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 milyar, Maret 2018 Rp2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau 1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang US$ 1,5 juga oleh Johannes jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai US$ 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau 1 masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PL

Iwan Sutiawan
31-08-2018 11:06