Main Menu

KPK Konfirmasi Idrus Bukti Komunikasi dengan Eni Soal PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
31-08-2018 14:28

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham bersiap untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (ANTARA/Rivan Awal Lingga/RT)

Jakarta, Gatra.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengklarifikasi bukti komunikasi tersangka Idrus Marham (IM) dengan Eni Maulani Saragih (EMS) selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI soal penerimaan uang terkait proyek PLTU Riau 1.

 

"Ada komunikasi antara EMS dengan IM dan didukung juga dengan keterangan dari JBK [Johannes Budisutrisno Kotjo]. Intinya apa, EMS itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," kata Alexander Marwata, Ketua KPK di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (31/8).

KPK menduga tersangka Idrus Marham mengetahui bahwa Eni menerima uang dan sebagian uang itu diduga digunakan untuk membiayai musyawarah luar basa (Munaslub) Partai Golar di penghujung tahun 2017.

"Dan juga IM mengetahui EMS itu menerima uang dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu kan IM sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar," ungkap Alexander dilansir Antara.

KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan dinilai sangat kuat sehingga berani menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus ini. "Tentu ketika IM dipanggil sebagai tersangka, ya kita akan klarifikasi keterangan keterangan dari atau alat bukti yang diperoleh penyidik sebelumnya," ujar Alexander.

KPK tidak mempermasalahkan jika dalam pemeriksaan nanti Idrus menyangkal bukti-bukti yang telah dimiliki KPK, karena penyidik tidak akan mengejar pengakuan dari yang bersangkutan.

"Enggak penting, enggak masalah, karena keterangan seorang tersangka itu kan juga tidak mengikat juga. Seseorang itu kan tidak boleh kita paksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya," ujarnya.

Sedangkan jika Idrus tidak memenuhi panggilan, lanjut Alexander, tentunya penyidik KPK akan kembali memanggilnya. Namun Idrus diyakini akan kooperatif terhadap KPK soal kasus yang membelitnya.

"Ya kita undang lagi, kan prosedurnya seperti itu sampai tiga kali ya, sebelum kita panggil paksa. Tapi saya lihat yang bersangkutan cukup kooperatif, bahkan ketika dia sudah terima sprindik, dia kan langsung mengumumkan diri sendiri, dan mengundurkan diri. Kita melihat sebagai suatu hal yang positif," ujarnya.

Ditanya lebih jauh tentang dugaan aliran dana untuk munaslub Partai Golkar, apakah KPK akan melakukan tindakan hukum terhadap partai seperti menetapkan tersangka korporasi, Alexander belum bisa memastikan.

"Nah, itu tentu akan kita lihat dalam perkembangan seperti apa, apakah bisa itu parpol disamakan dengan korporasi," ujarnya.

Terkait dugaan aliran dana ke Munaslub Partai Golkar, pihak partai sudah berulang kali membantah. Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menyebut tidak ada aliran dana dari Eni.

"Semua dibiayai dari iuran anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub. Tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau 1, Eni Maulani Saragih," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lainnya yang sempat ditangkap, di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, serta 8 orang lainnya terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau 1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang US$ 1,5 juga oleh Johannes jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai US$ 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau 1 masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd. Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
31-08-2018 14:28