Main Menu

Penyidik KPK Belum Tanya Idrus Dijanjikan US$1,5 Juta

Iwan Sutiawan
31-08-2018 23:55

Tersangka yang juga Mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (ANTARA/Rivan Awal Lingga/RT)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum tersangka Idrus Marham, Samsul Huda, mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menanyakan soal uang sejumlah US$1,5 juta kepada kliennya terkait proyek PLTU Riau 1 dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

 

"Belum sampai pertanyaan ke sana. Mugkin ada pemeriksaan kedua mungkin sudah sampai ke situ, tapi tadi belum," kata Samsul di Jakarta, Jumat (31/8).

Selain itu, lanjut Samsul, Idrus tidak pernah menyampaikan soal adanya penerimaan hadiah atau janji yang merupakan sangkaan yang dituduhkan dalam kasus ini. "Tidak ada, tidak ada, janji itu tidak ada," ujarnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka, menurut Samsul, materinya masih sama seperti saat Idrus menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk dua tersangka. "Tadi hanya pemeriksaan pertama dan beberapa hal mengulang dari sebelumnya."

Ketika ditanya tentang pertimbangan penyidik memutuskan menahan Idrus, Samsul mengaku tidak mengetahui. "Kita enggak tahu kalau alasan penyidik apa. Tapi yang pasti ada prosedur dari KPK," katanya.

Penyidik KPK langsung menahan Idrus Marham usai memeriksanya sebagai tersangka untuk kali pertama alias perdana dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1.

"IM [Idrus Marham] ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di K4," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK.

KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau 1. Mantan Sekjen Partai Golkar itu dijanjikan uang US$ 1,5 oleh Johannes jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai US$ 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau 1 masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt (MW) yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK menyangka Idurs Marham melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
31-08-2018 23:55