Main Menu

Eni Maulani Pertimbangkan Ajukan Jadi JC ke KPK

Iwan Sutiawan
01-09-2018 01:27

Tersangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eni Maulani Saragih mengenakan rompi tahanan setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (ANTARA/Reno Esnir/RT)

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan suap tersangka kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

 

KPK pada Jumat memeriksa Eni dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap ini. "Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka, materi pemeriksaan itu pendalaman dari pertemuan-pertemuan antara saya dengan Pak Sofyan Basir, dengan Pak Johannes Kotjo," ucap Eni di KPK, Jakarta, Jumat (31/8).

Selain Eni, KPK dilansir Antara, juga telah menetapkan dua tersangka lainnya antara lain Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

"Pokoknya intinya saya kooperatif dan itu sudah saya sampaikan semua di penyidik tentang PLTU Riau-1," kata Eni.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memiliki bukti komunikasi antara Idrus dan Eni terkait penerimaan uang dalam kasus tersebut.

"Ada komunikasi antara Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat.

KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka terkait kasus tersebut pada Jumat (24/8), karena diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS sebesar US$ 1,5 juta yang dijanjikan JBK bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan," kata Basaria, Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat malam (24/8).

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
01-09-2018 01:27