Main Menu

Pengacara: Eni Tak Sampaikan Soal Pertemuan dengan Nicke di Singapura

Iwan Sutiawan
01-09-2018 22:04

Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih (ANTARA/Rivan Awal Lingga/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum tersangka Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution, mengatakan, bahwa kliennya tidak pernah menyampaikan sempat melakukan pertemuan dengan Nicke Widyawati sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN.

 

"Tidak ada keterangan seperti itu," kata Fadli dikonfirmasi Gatra.com, Sabtu (1/9), soal pertemuan Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dengan Nicke yang kini menjabat Direktur Utama (Dirut) Pertamina.

Kabar adanya pertemuan antara Eni dan Nicke tersebut beredar dari keterangan Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi yang menyebut bahwa pertemuan itu diduga membicarakan soal proyek PLTU Riau 1.

"Ada dugaan pertemuan Eni dan Nicke di Singapura. Informasi yang kami peroleh pertemuan membicarakan tentang PLTU Riau-1," ujarnya kepada wartawan.

Karena itu, Sayed meminta KPK untuk mengonfirmasinya untuk memastikan soal pertemuan tersebut. "KPK harus menyelidiknya."

Dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 ini, KPK awalnya menetapkan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascaterjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lainnya yang sempat ditangkap, di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, serta 8 orang lainnya terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp 4,8 milyar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 milyar, Maret 2018 Rp2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau 1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang US$ 1,5 juga oleh Johannes jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai US$ 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau 1 masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt (MW) yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara, dan China Huadian Engineering Co. Ltd.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
01-09-2018 22:04