Main Menu

KPU Jateng Minta Tunda Putusan Caleg Koruptor di Rembang

Mukhlison Sri Widodo
03-09-2018 13:06

Ketua KPUD Jawa Tengah, Joko Purnomo (GATRA/Arif Koes/FT02)

Semarang, Gatra.com - Badan Pengawas Pemilu meloloskan 12 mantan koruptor sebagai bakal calon legislatif pemilihan umum 2019. Salah satunya, Mohammad Nur Hasan dari Partai Hanura, Rembang, Jawa Tengah yang tersangkut korupsi proyek pembangunan musala senilai Rp40 juta pada 2013 dan divonis penjara satu tahun.

 

Atas hal ini, Komisi Pemilihan Umum Jateng telah merespon. “Sudah ditindaklanjuti sesuai surat KPU RI Nomor 991 yakni kami memedomani PKPU Nomor 20 tahun 2018 sebagai pelaksanaan pasal 249 ayat 3 dan pasal 257 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Ketua KPU Jateng Joko Purnomo, saat dihubungi Gatra.com, Senin (3/9).

Dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut, terutama bagian ketiga tentang bakal calon ayat 7 huruf H disebutkan mereka yang boleh mencalonkan diri bukan mantan terpidana bandar narkoba,kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Joko mengatakan KPU Jateng sudah bertemu dengan KPU Rembang pada 30 Agustus 2018 untuk membahas hal ini. “Kami sudah sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Rembang tentang penundaan pelaksanaan putusan Bawaslu menunggu hasil uji materi terhadap PKPU 20 tahun 2018 oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Menurut Joko, surat sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Rembang kepada Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai isi surat KPU RI yang menginstruksikan penundaan putusan itu. “Responnya belum ada,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Rembang menyatakan telah meloloskan Mohammad Nur Hasan dengan berpedoman pada pemenuhan hak asasi manusia, lalu UU Nomor 7 Tahun 2017 yang meminta napi wajib menyatakan statusnya pada publik dan dianggap telah dipenuhi, dan putusan pengadilan yang tidak mencabut hak dipilih Hasan.

Mohammad Nur Hasan adalah anggota DPRD Rembang. Ia divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang atas dugaan korupsi dana hibah senilai Rp40 juta.

Korupsi pada 2013, ia divonis pada 2015. Selain dibui satu tahun, ia wajib membayar uang pengganti Rp20  juta subsider satu bulan kurungan. Saat korupsi pada 2013, Hasan baru menjabat anggota DPRD Kabupaten Rembang sekira satu tahun.

Modus korupsi Hasan berupa pembangunan musala fiktif di desanya Bogorejo, Kecamatan Sedan. Setelah divonis penjara, ia justru ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Rembang periode 2016-2021 dan kini mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang.


Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
03-09-2018 13:06