Main Menu

Polemik 12 Eks Napi Koruptor Nyaleg, KPU Minta Bawaslu Taat Aturan

Wem Fernandez
03-09-2018 13:36

Ilustrasi - Berkas Pendaftaran Caleg (GATRA/Jongki Handianto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menaati Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilu tahun depan. Permintaan ini disampaikan KPU pasca Bawaslu meloloskan 12 bacaleg yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

 

"Peraturan yang ada kan peraturan yang existing, yang sedang berjalan, sedang berlaku, sedang digunakan itu kan harus dihormati oleh siapapun. Semua harus berpegang pada UU, KPU juga mengadopsi peraturan itu dari UU," jelas Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Dengan dasar ini, sambung Arief, eksekusi atas 12 bacaleg eks koruptor tersebut harus ditunda. Hingga putusan atas judicial review terhadap PKPU ini dikeluarkan.

"Kami juga sudah kirim surat ke daerah bahwa kalau ada keputusan yang demikian maka tindak lanjutnya ditunda dulu sampai dengab ada putusan tentang judicial review terhadap PKPU. Saya juga berharap semua pihak mematuhi itu KPU akan mematuhi itu tapi kalau yang terjadi juga bahwa PKPU itu dinyatakan tidak bertentangan semua juga harus mematuhi itu," tegas Arief.

Bawaslu sebelumnya mengabulkan gugatan lima bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU seperti Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare. Belum reda polemik soal ini, tujuh bacaleg masing-masing dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una kembali di loloskan.

Bawaslu berpedoman pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang isinya tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar. Sementara KPU menyatakan, PKPU yang dikeluarkan masih berpedoman pada UU yang sama dan melarang eks koruptor untuk ikut dalam Pileg.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Wem Fernandez
03-09-2018 13:36