Main Menu

PKS Minta MA Segera Keluarkan Putusan Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Wem Fernandez
03-09-2018 14:45

Mardani Ali Sera. (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, ujung dari polemik antara KPU dan Bawaslu terkait eks koruptor yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) terlatak pada putusan Mahkamah Agung (MA). Dasar hukum dilarangnya eks narapidana koruptor yang termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) saat ini tengah digugat di MA. 

 


“Kata kuncinya ada di MA yang sedang judicial review PKPU ini. Kami berharap MA segera saja mengeluarkan putusan soal ini,” tegas Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (3/9). 

 


Sebelum ada putusan mengenai PKPU tersebut, Mardani meminta semua pihak taat dengan PKPU yang ada saat ini, mengingat semangat yang terkandung dalam PKPU yakni menciptaan demokrasi yang bersih dan adil. 

 


“Sebelum ada keputusan apapun, PKPU tetap berlaku. Bahwa mantan napi koruptor dilarang nyaleg,” singkat dia. 

 


Mardani juga mendukung penuh pertemuan antara KPU, Bawaslu serta DKPP dalam menyelesaikan polemik tersebut. Bagaimanapun, keputusan final harus segera ada sebelum ditetapkannya caftar calon tetap para Bacaleg 

 


Bawaslu sebelumnya mengabulkan gugatan lima bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU seperti Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare. Belum reda polemik soal ini tujuh bacaleg masing-masing dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una kembali di loloskan. 

 


Bawaslu berpedoman pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang isinya tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar. Sementara KPU menyatakan, PKPU yang dikeluarkan masih berpedoman pada UU yang sama dan melarang eks koruptor untuk ikut dalam Pileg.


 
Reporter : Wem Fernandez 

Editor: Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
03-09-2018 14:45