Main Menu

DPRD Malang Digaruk KPK, Tjahjo Siapkan Diskresi untuk Pemkot

Iwan Sutiawan
04-09-2018 13:03

Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, Sahrawi.(GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, diperlukan diskresi agar Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang tetap bisa berjalan setelah terjadi kekosongan anggota DPRD-nya karena ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"Mengeluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan oleh penerintah itu bisa berjalan," kata Tjahjo di KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurutnya, kasus korupsi yang menimpa oknum DPRD Kota Malang dan juga dari pihak Pemkot Malang terbilang unik. Saat ini, tinggal 4 orang anggota dewan karena terakhir sebanyak 22 orang legislator telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK juga menahan puluhan anggota dewan.

"Tinggal 4 orang. Sementara yang kedua juga belum ada PAW makanya segera akan dikeluarkan diskresinya, akan kami konsultasikan dengan KPK," kata Tjahjo.

Terkait banyaknya anggota legislatif maupun Apararatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi, lanjut Tjahjo, Kemendagri, KPK, BKN, Kemenpan RB akan membahasnya untuk mengatasi hal tersebut.

Sedangkan saat disunggung apakah akan dikeluarkan Perpu untuk mengatasi masalah di Pemkot Malang dan Pemprov Sumut mengingat anggota DPRD -nya banyak yang ditahan KPK, Tjahjo mengatakan, tidak memerlukan itu karena sudah ada UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagai landasan.

"Kami hanya menjabarkan saja yang mana jangan sampai terhambat, pemerintahan terhambat jalannya segala keputusan apakah yang menyangkut anggaran atau hal lain yang harus diputuskan oleh seorang kepala daerah," katanya.

Sedangkan soal diskresi demi berlangsungnya roda pemerintahan Pemkot Malang, lanjut Tjahjo, bisa melalui peraturan wali kota atau peraturan gubernur atas persetujuan Mendagri dan tanpa persetujuan DPRD. "Itu yang nanti akan kita bahas, kita diskusikan dengan ketua KPK," katanya.

Tjahjo menyampaikan, telah menyiapkan 3 opsi untuk mengatasi kendala di Malang yakni melalui peraturan bupati setelah mendapat persetujuan dari gubernur dan mendagri, peraturan gubernur dan peraturan mendagri.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
04-09-2018 13:03