Main Menu

DPRD Malang Terancam Lumpuh, Komisi II DRR Minta Parpol Bertindak

Wem Fernandez
04-09-2018 17:54

Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. (ANTARA/Ari Bowo Sucipto/RT)

 Jakarta, Gatra.com - DPRD Kota Malang terancam lumpuh pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 orang sebagai tersangka penerima suap APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Dengan kondisi ini, praktis rapat-rapat dengan pemerintah setempat akan terhambat.

 


Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zainudin Amali menyebutkan, keluhan soal ini telah sampai ke pihaknya saat melakukan kunjungan ke Kota Malang. 

 
“Waktu itu belum ditahan sebanyak ini, tetapi rapat-rapat di DPRD itu tidak akan kuorum karena kalau tidak salah, pimpinannya itu tinggal tersisa satu, lupa saya jumlah persisnya. Nah, anggotanya juga seperti itu,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (4/9). 

 
Apalagi tersangka saat ini berjumlah 41 orang. Imbasnya adalah pemerintah Kota Malang  tidak bisa melakukan pembahasan apapun dengan pihak legislatif. 

 
“Misalnya ada pembahasan tentang APBD. Kalau mereka ada APBD perubahan ini tidak bisa dibahas karena posisinya tidak ada lagi yang membahas,”terang politisi Golkar ini. 

 
Dengan kondisi ini, Zainudin meminta agar partai politik segera mengambil langkah dengan melakukan pergantian antar waktu (PAW) kadernya yang berurusan dengan KPK. 

 
“Kalau ada PAW, maka diharapkan tidak terjadi kekosongan, jadi tidak vakum. Jadi pihak eksekutif atau pemerintah kota tetap bisa rapat dengan DPRD kota Malang dan pembahasan prioritas bisa dijalankan,” ujar dia. 


Reporter : Wem Fernandez  
Editor: Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
04-09-2018 17:54