Main Menu

Anggota DPRD Rame-Rame Tersangka, Formappi: Pesta Korup Terus Berlanjut

Anthony Djafar
05-09-2018 09:21

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap 41 anggota DPRD kota Malang sudah masuk dalam krisis berdemokrasi.

 

“Jika situasinya seperti itu saya kira kita menghadapi krisis luar biasa dalam praktek berdemokrasi. Demokrasi ditampar langsung oleh institusi yang lahir atas nama sistem demokrasi tersebut. Tanpa demokrasi tak mungkin ada DPR/DPRD dimana-mana,” katanya kepada Gatra.com, Rabu (5/9).

Akan tetapi, kata Lucius laku korupsi lembaga demokrasi itu bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh mereka yang menganjurkan sistem tersebut. Demokrasi dihadirkan sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara.

“Semua yang dilahirkan dari sistem itu harus memahami bahwa rakyat lah yang berdaulat atas negara,” katany.

Namun, lanjut Lucius, daulat rakyat itu tergerus oleh mereka yang mendapatkan mandat sebagai wakil rakyat. Alih-alih berjuang untuk rakyat, apa yang dilakukan wakil rakyat yang korup, justru menyingkirkan rakyat dari panggung negara dengan mencuri jatah anggaran untuk rakyat.

“Saya menduga kasus suap menyuap atau permainan anggaran ini merupakan sesuatu yang sudah rutin dilakukan. Saking biasanya, anggota-anggota merasa biasa dengan praktek itu. Yang mungkin berbeda adalah soal besaran jatah pada setiap aksi,” katanya.

Menurut Lucius, hampir semua anggota yang terlibat tentu saja menutup celah bagi tersiarnya atau terhembusnya pesan ke publik. Dengan pembagian yang merata, para anggota bisa saling menjaga "rahasia" sehingga pesta korupsi bisa terus berlanjut.

Lucius menduga, sangat mungkin dengan model korupsi seperti ini terjadi di banyak DPRD tempat lain. Jika melihat fenomena suap yang hampir sama di sejumlah daerah untuk memuluskan anggaran, maka bisa jadi hampir semua DPRD di Indonesia melakukan hal yang sama.

“Bukan berarti dengan terungkapnya korupsi berjemaah DPRD Malang, DPRD lain nampak lebih baik. Saya menduga praktek berjemaah ini yang menjadi alasan kenapa korupsi di daerah begitu sulit terungkap,” katanya.

Sehingga lanjut Lucius, setiap anggota mempunyai tanggung jawab untuk menutup informasi agar bisa melindungi diri dan kawan-kawan sejawat.

“Kita sedang dalam momen menjemput pemilu. Saya kira kasus Malang bisa menjadi peringatan bagi semua elemen bangsa untuk memikirkan bagaimana demokrasi kita. Kita harus mendorong substansi demokrasi dengan integritas sebagai perisai,” katanya.

Nah, dengan mengedepankan integritas, katanya diharapkan akan hadir wakil rakyat terpilih yang akan menjadi wakil kita pada periode selanjutnya.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
05-09-2018 09:21