Main Menu

Puluhan Anggota DPRD Malang Diduga Terima Gratifikasi Rp5,8 Miliar

Iwan Sutiawan
05-09-2018 09:37

Juru bicara KPK Febri Diansyah.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga para anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), periode 2014-2019 menerima suap total Rp700 juta dan sejumlah Rp5,8 miliar terkait gratifikasi.

 

"Diduga para anggota DPRD menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (5/9).

Gratifikasi sejumlah Rp5,8 miliar tersebut di antaranya diduga terkait pengelolaan sampah di Kota Malang. KPK sedang mendalami sejumlah penerimaan gratifikasi, termasuk tentang pengelolaan sampah.

"Salah satu yang didalami penyidik adalah dugaan penerimaan terkait dana pengelolaan sampah di Kota Malang," ujarnya.

KPK mengimbau para anggota DPRD Malang agar kooperatif terkait proses hukum yang sedang ditangani. Selain itu, para legislator juga diimbau untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada KPK.

"Hal itu akan dipertimbangkan sebagai fakto yang meringankan tuntutan dan hukuman nanti di persidangan," kata Febri.

Menurut Febri, sebagian dari 18 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum KPK menetapkan 22 anggota lainnya, mereka mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan uang kepada KPK.

Dalam kasus suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015, KPK telah menahan 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 selama 20 hari di sejumlah rumah tahanan (rutan).

Puluhan anggota DPRD Kota Malang tersebut diduga menerima hadiah atau janji alias suap mulai sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018. Pemberian uang itu agar para anggota dewan terhormat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya, di antaranya agar mengesahkan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

KPK menyangka 22 orang anggota DPRD Kota Malang itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, juga disangka melanggar Pasal 12 B Undang-UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
05-09-2018 09:37