Main Menu

KPK: Modus Korupsi di DPRD Malang Bisa Terjadi di Daerah Lain

Wem Fernandez
05-09-2018 14:06

Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang bersiap menjalani sidang kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/8). Sebanyak 18 anggota DPRD Kota Malang menjadi terdakwa dalam kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta. (ANTARA/Umarul Faruq/RT)

Jakarta, Gatra.com - Puluhan tersangka kasus suap anggota DPRD Kota Malang menjadi sorotan publik saat ini. Bayangkan saja, dari 45 anggota yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 41 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

 

Komisioner KPK Saut Situmorang mengungkapkan, sejauh ini KPK baru membuktikan kasus suap pembahasan APBN-P Tahun Anggaran 2015 di  Pemkot Malang tersebut. Namun, modus demikian bisa saja terjadi di daerah lain. 

“Modus-modus seperti itu bisa jadi terjadi di tempat lain, bisa jadi memang terjadi di tempat lain. Oleh sebab itu, ke depan, ini seperti apa rekomendasi kita untuk kemudian menjaga mereka. Jangan lupa ada orang-orang berintegritas juga di daerah,” kata Saud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). 

Saut menegaskan, penyidik juga tidak sembarangan dalam menelisik dugaan korupsi yang terjadi di daeah lain. Selalu ada pembuktian awal yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut. 

Bagi Saut, korupsi di Kota Malang terjadi saat ada konflik kepentingan dalam membahas anggaran. Konflik inilah kemudian berpengaruh besar dalam integritas anggota legislatif yang ada. 

“Kalau conflict of interest yang menonjol, kan bukan saja karena sistem. Sistemnya kan sudah ada semua, mulai e-budgeting, e-planning dan sebagainya . Jadi kalau anda tanya persoalannya,, ya integritas! Mau sistemnya kayak apa pun, pengawasannya kayak apapun, KPK nungguin kayak apa pun, ya akan bisa terjadi. Karena ini persoalan integritas,” ujar Saut.


Reporter: Wem Fernandez  
Editor: Iwan Sutiawan

Wem Fernandez
05-09-2018 14:06