Main Menu

PN Jakpus Ambangkan Sengkarut Dualisme Kepengurusan Peradi

Iwan Sutiawan
12-09-2018 19:46

Suasana Sidang putusan dualisme Peradi di PN Jakarta Pusat. (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diajukan versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap Ketum versi Juniver Girsang.

 

Majelis hakim yang diketuai Budhy Hertantiyo dalam pertimbangannya yang dibacakan di PN Jakpus, Rabu (12/9), menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memutuskan sengkarut atau dualisme kepengurusan Peradi.

"Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan sebagai independent state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujar Budhy.

Menurut Budhy, majelis tidak berwenang mengadili perkara ini karena perselisihan atau dualisme kepengurusan ini belum diputuskan di internal Peradi misalnya melalui Mahkamah Advokat atau lembaga lainnya yang berwenang menuntaskan perselisihan internal Peradi. Namun Peradi sendiri tidak mempunyai organ ini.

"BAB 16, Ketenutuan Peralihan, Pasal 47 menyebutkan, apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap satu ketentuan tentang AD/ART maka hal itu diputus oleh DPN dan DPN dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART," ujarnya.

Adapun ketentuan tentang tata cara Munas Peradi sudah diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 yakni pada setiap Munas ditetapkan terlebih dahulu tata tertib Munas yang wajib ditaati oleh seluruh perserta selama Munas itu berlangsung.

Ayat 2 Pasal 31-nya, bahwa pimpinan sidang Munas DPN memimpin sidang Munas sampai terpilihnya pimpinan yang dipilih dan diangkat dan dari perserta Munas berdasarkan musyarawah untuk mufakat atau dengan cara suara terbanyak. Pimpinan sidang terdiri dari ketua dibantu sebanyak-banyak 4 anggota pimpinan sidang.

Selain itu, majelis juga berpendapat bahwa Munas yang dilakukan kedua belah pihak baik yang dilakukan di Makassar yang melahirkan kepengurusan Juniver Girsang dan di Pekanbaru yang menghasilkan kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan sama-sama tidak sesuai AD/ART.

"Menurut majelis hakim sebagaimana fakta hukum yang terjadi di persidangan sesuai bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan masing-masing terdapat fakta hukum bahwa ternyata pelaksanaan Munas kedua Peradi yang dilaksanakan penggugat di Pekanbaru maupuan Munas kedua Peradi yang dilaksanakn di Makassar oleh teregugat 1 [Juniver Girsang] dan 2 [Hasanuddin Nasution] tidak melalui mekanisme dan aturan sebagaimana AD/ART," ujarnya.

Karena itu, majelis menyatakan gugatan penggugat haruslah dinyatak tidak dapat diterima. "Mengadili, dalam provisi, menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1 dan 2 untuk selurhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diteirima," katanya.

Majelis mempersilakan kedua belah pihak, yakni Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan selaku penggugat dan Peradi versi Ketum Juniver Girsang untuk mengajukan langkah hukum jika tidak menerima putusan ini.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 19:46