Main Menu

Peradi Versi Ketum Fauzie Banding Putusan PN Jakpus Ambangkan Sengkarut

Iwan Sutiawan
12-09-2018 20:27

Sidang putusan dualisme Peradi. (GATRA/Iwan Sutiawan/re1)

Jakarta, Gatra.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan akan mengajukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menolak mengadili perkara sengkarut atau dualisme kepengurusan yang dimohonkannya melawan Ketum Peradi versi Juniver Girsang.

 

Sekjen Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas Tampubolon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/9), mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Oh pasti dong [banding], sudah pasti. Kami kecewa melihatnya, bukannya dia [majelis] seperti yang disebutkan dia, faktanya nyatakan kalau ada peraturan yang tidak menemukan mengatur secara jelas suatu hal atau sama sekali tidak ada pengaturannya, maka hakim harus carikan dasar hukum," ujarnya.

Thomas menyoal hal tersebut karena majelis hakim yang diketuai Budhy Hertantiyo dalam pertimbangannya, bahwa sengkarut dualisme kepengurusan Peradi ini harusnya diputuskan terlebih dahulu melalui Mahkamah Advokat atau organ apapun namanya yang berwenang mengadil perselisihan di internal Peradi.

Jika tidak terdapat aturan hukum tentang itu, maka hakim harus melakukan penemuan hukum untuk memutuskannya mengingat hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang disampaikan untuk diputuskan.

Tim kuasa hukum Peradi versi Ketum Fauzie juga menyatakan akan mengajukan banding. Namun pihaknya akan menunggu salinan putusan terlebih dahulu untuk dipelajari.

"Gugatan ini akan terus berjalan, kecuali di antara pihak ada menyelesaikan di luar pengadilan. Tidak akan berhenti di sini," kata Sapriyanto Refa, kuasa hukum dari Peradi versi Ketum Fauzie.

Menurut Refa, pihaknya akan terus melakukan langkah hukum karena Munas di Pekanbaru sesuai dengan AD/ART alias sah. "Kami akan menerima dulu [salinan] putusannya, kemudian akan banding. Kita harus banding, kita akan uji putusan ini sampai ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Menurutnya, upaya hukum tersebut akan terus ditempuh sampai adanya kepastian hukum. Pasalnya, putusan PN Jakpus tidak memutuskan apa-apa soal dualisme kepengurusan ini, malah memerintahkan Peradi untuk membuat Mahkamah Advokat untuk memutuskan terlebih dahulu di internal Peradi.

Majelis menyatakan bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga tidak menerima gugatan. Demikian pula, bahwa majelis juga menolak eksepsi termohon 1 yakni Juniver Girsang dan termohon 2 yakni Hasanuddin Nasution selaku Sekjen.

Adapun Peradi, lanjut Refa, belum memilki organ seperti Mahkamah Advokat yang tugas dan fungsinya seperti Mahakah Partai di partai politik (Parpol). Karena belum ada organ tersebut, harusnya pengadilan memutuskan sengkarut ini.

"Ya kita enggak punya, karena enggak punya, kita harus ke pengadilan. Di sinilah kita mengadunya, buktikan dulu siapa yang sah di antara kita. Kan dalam pertimbangannya bahwa yang sesuai hasil Munas yang sesuai AD/ART," ujar Refa.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. "Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujarnya.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehngga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independen, state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Humas Peradi, Zul Armain Aziz menyampaikan, bahwa putusan majelis hakim PN Jakpus menyatakan status quo, di mana saat ini di lapangan Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan adalah satu-satunya Peradi yang memiliki anggota aktif lebih dari 50.000 advokat dan memiliki puluhan DPC serta PBH yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Maka secara de facto pihak kamilah yang terkuat kedudukannya, pihak lain tidak bisa klaim hal itu karena cuma kami yang memiliki kekuatan terbesar itu dan oleh masyarakat, para advokat, instansi negara bahkan dunia international telah jelas mengakui kami sebagai satu-satunya organisasi advokat yang terbesar, tersolid, dan terpercaya," kata dia.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 20:27