Main Menu

Peradi Versi Ketum Juniver Apresiasi Putusan PN Jakpus

Iwan Sutiawan
12-09-2018 21:05

Juniver Girsang . (FOTO ANTARA/Reno Esnir/re1)

Jakarta, Gatra.com - Koordinator Tim Advokasi Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Juniver Girsang, Patra M Zen, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan.

 

"Majelis Hakim telah menunjukkan kepemimpinan yang adil dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa kepengururan organisasi profesi," kata di Jakarta, Rabu (12/9).

Perkara gugatan Peradi versi Ketum Fauzie menggugat Peradi versi Ketum Juniver dengan Register Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut disidangkan sejak awal Januari lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum kubu Juniver mengajukan 19 bukti surat dan 5 saksi yakni Denny Kailimang, Harry Ponto, Nelson Darwis, Semmy Manonama, dan Iwan Kuswardi.

Kubu Juniver menyampaikan bukti surat dan saksi tersebut untuk mempertahankan argumen bahwa kepengurusan Peradi pihaknyalah yang sah hasil Munas II di Makassar pada 26-27Maret 2015.

Kubu Juniver menyatakan bahwa perserta Munas itu telah memilih secara aklamasi Juniver sebagai Ketum Peradi periode 2015-2020. Pihaknya juga menilai Munas ini telah sesuai AD/ART.

Sementara itu, Juniver menilai putusan majelis hakim yang dipimpin Budhy Hertantiyo ini sangat beralasan dan berdasar hukum. "Putusan ini menunjukkan pertimbangan hukum yang jelas dan rasional (clear and reasonable)," katanya.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. "Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujarnya.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehngga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independen, state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 21:05