Main Menu

Peradi Versi Fauzie: PN Jakpus Tak Nyatakan Juniver Ketum yang Sah

Iwan Sutiawan
12-09-2018 21:28

Sidang putusan dualisme Peradi. (GATRA/Iwan Sutiawan/re1)

Jakarta, Gatra.com - Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan menepis pemberitaan yang menyebutkan bahwa Juniver Girsang merupakan Ketua Umum Peradi yang sah sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Wakil Ketua Umum DPN Peradi hasil Munas Pekanbaru atau versi Ketum Fauzie, Achiel Suyanto di Jakarta, Rabu (12/9), mengatakan, pemberitaan bahwa Juniver merupakan Ketum Peradi yang sah adalah menyesatkan dan tidak sesuai fakta sebenarnya.

"Telah terjadi manipulasi dan pemutarbalikan informasi yang sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta," ujar Achiel.

Menurutnya, majelis hakim yang diketuai Hertantiyo dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan No. 683/Pdt/G/2017/PN Jkt Pst tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa organisasi karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Advokat.

"Dari Putusan demikian tidak ada satupun diktum amar putusan yang menyatakan mengakui atau membenarkan, apalagi mengesahkan salah satu pihak yang bersengketa," katanya.

Dengan demikian, lanjut Achiel,  pemberitaan yang telah dilansir bahwa PN Jakpus menyatakan Juniver Girsang sebagai Ketum Peradi yang sah harus diluruskan. "Pemberitaan yang telah dilansir oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu harus diluruskan," ujarnya.

Achiel pun mempertanyakan dasar huum putusan majelis karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun AD/ART Peradi tidak dikenal istilah Mahkamah Advokat. "Jadi pertanyaannya adalah apa dasar hukumnya keputusan hakim tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard atau N.O.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehngga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independen, state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 21:28