Main Menu

Peradi Versi Ketum Fauzie, Majelis Tak Harus Cari Kebenaran Materil

Iwan Sutiawan
13-09-2018 06:17

Sidang putusan dualisme Peradi. (GATRA/Iwan Sutiawan/RT)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan, Supriyanto Refa, menilai bahwa majelis hakim yang diketuai Budhy Hertantiyo lupa bahwa gugatan soal dualisme kepengurusan Peradi adalah perkara perdata.

 

"Hakim ini lupa, bahwa perkara ini perkara perdata, perkara perdata itu pembuktiannya formal. Artinya berdasarkan alat-alat bukti yang ada," kata Supriyanto di Jakarta, Rabu (12/9).

Karena ini perkara perdata, lanjut dia, maka majelis hakim tidak harus mencari kebenaran materiil karena kebenaran materil menjadi domain hukum pidana.

"Hakim ini tidak terfokus dengan alat-alat bukti yang ada, bukti yang ada yang kami ajukan itu sampai 53, bukti itu merupakan akta ontentik yang dibuat oleh notaris," ujarnya.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini seharusnya menjadi pedoman bagi majelis hakim di samping keterangan saksi dan juga ahli untuk memutus perkara ini. "Bukan lari ke mana-mana," ujarnya.

Perkara ini diajukan Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap Peradi versi Ketum Juniver Girsang terkait dualisme kepengurusan Peradi. Bahwa setelah munas Peradi di Makassar beberapa waktu lalu ricuh, Peradi pecah menjadi tiga, di antaranya dua yang sedang bersengketa hukum.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard atau N.O.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehngga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independen, state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-09-2018 06:17