Main Menu

Johnny Plate: Tidak Layak Nilai Iklan Jokowi di Bioskop Materi Kampanye

Wem Fernandez
13-09-2018 13:22

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate. (Dok.Partai Nasdem/RT)

Jakarta, Gatra.com - Iklan keberhasilan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)  yang diputarkan di bioskop mendapatkan kritik. Iklan tersebut dianggap memuat materi kampanye bagi petahana Jokowi yang akan maju di Pilpres bersama Ma’ruf Amin, 2019 mendatang. 

 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate mengungkapkan, iklan tersebut harusnya dipahami sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada rakyat selama ini. Misalnya, pembangunan bendungan, jalan, bandara hingga pelabuhan laut. 

“Insya Allah rakyat diberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar), program pendidikan, keluarga harapan pada rakyat. Ini semua uang rakyat, hasil kerja capaian kinerja perlu disampaikan pada rakyat juga di sampaikan kepada DPRR,” jelas Jhonny di Media Center TKN, Jl. Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (13/9). 

Pun jika dianggap sebagai materi kampanye maka sudah ada lembaga yang menanganinya, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Politisi NasDem ini meminta kritik yang dberikan harus sesuai konteks dan jangan terkesan mengadili. 

“Sangat tidak layak menilai itu. Kalau mau, undang Bawaslu ke DPRR, lakukan rapat kerja. Atau menteri undang ke DPR dan lakukan rapat kerja. Kalau kami melihat ini adalah menjadi tugas juga untuk melaporkan capaian kinerja pemerintah,” terang dia. 

Iklan capaian kinerja pemerintah Jokowi-JK khusus menyasar soal pembangunan bendungan. Konten iklan ini disiapkan oleh Kemenkominfo dan diputar di bioskop. Di akhir video iklan terdapat kutipan dari Jokowi diikuti dengan tagar #MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya. 

PAN ((Partai Amanat Nasional) dan Gerindra kemudian kompak melakukan kritik terhadap iklan ini karena dianggap memuat materi kampanye. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, misalnya, meminta iklan ini agar segera dicopot. Sementara PAN melalui Wakil Sekretaris Jendralnya, Saleh Daulay Partaonan meminta Bawaslu agar segera menanganinya. 


Reporter : Wem Fernandez  
Editor: Aries Kelana

 

Wem Fernandez
13-09-2018 13:22