Main Menu

Kominfo: Iklan Jokowi Di Bioskop Bukan Kampanye

Bernadetta Febriana
13-09-2018 15:10

Culikan Iklan kinerja pemerintah 2 Musim 65 Bendungan. (Dok. Youtube/@Presiden Joko Widodo/FT02 )

Jakarta, Gatra.com - Penayangan iklan kinerja pemerintah di beberapa bioskop menuai kecaman publik karena dinilai merupakan kampanye Presiden Joko Widodo. Namun, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan itu bukan iklan kampanye pilpres 2019 dan tayangan iklan tersebut bukan pertama kalinya di bioskop.

 

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kominfo RI, Ferdinandus Setu, Kominfo hanya menjalan tugas sebagai Humas Pemerintah sebagaimana diamanatkan UU. "Sebagai humas kita tentunya berupaya untuk menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian baik yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah," kata Ferdinandus ketika dihubungi Gatra.com, Kamis (13/9) siang.

Mengapa dipilih bioskop, lanjutnya, karena bioskop merupakan kanal yang dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penonton yang terukur. "Untuk diketahui, pihak bioskop sendiri memang menyediakan space unutk iklan sebelum penayangan sebuah film," katanya.

Lagipula, kata Ferdinandus, ini bukan pertama kalinya pihak Kominfo menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop. Beberapa yang sudah tayang, misalnya Iklan BBM satu Harga, Iklan Infrastruktur, Iklan Kartu Indonesia Sehat, dan iklan tol laut. "Itu semua sudah tayang di iklan bioskop periode April hingga Juni 2018," katanya.

Selain di bioskop, iklan kinerja pemerintah itu juga sudah menghiasi beberapa televisi swasta misal iklan mengenai KIS-BPJS dan juga mengenai bendungan dan bandara. "Iklan Bendungan di bioskop ini akan berakhir hingga 20 September 2018," ujarnya.

Ferdinandus membantah bahwa ada maksud kampanye pilpres terselubung apalagi ditayangkan di tahun politik seperti saat ini. "Program ini sudah kami rancang dari tahun lalu dan memang tugas kami untuk selalu menyampaiakn capaian pemeirntah saat ini," katanya.

Anggaran yang digunakan untuk iklan layanan masyarakat tersebut, kata Ferdinandus, dibebankan pada DIPA Kominfo Tahun 2018, yang mana proses perencanaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017.


Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
13-09-2018 15:10