Main Menu

Wapres JK Terima Gelar Doktor HC di UIN Alauddin Makassar

Anthony Djafar
25-01-2018 17:05

(Foto: Dok. Kemenag/Anto/AK9)

 

Makassar, Gatra.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan bahwa membangun perdamaian adalah ‘seni’ yang bersumber dari ketekunan, kegigihan  dan keahlian. Sedangkan, faktor agama sering dijadikan justifikasi atas konfik dan kekerasan yang telah terjadi sebelumnya.

 

“Dari pengalaman pribadi secara langsung dalam mengakhiri konfik di Ambon, Poso dan Aceh, saya dapat memberikan refeksi tentang bagaimana menciptakan perdamaian (crafting peace). Membangun perdamaian adalah ‘seni’ yang bersumber dari ketekunan, kegigihan  dan keahlian,” kata Wapres JK dalam Pidato Pengukuhan DR HC dalam bidang Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar, Kamis (25/1).

Dalam pidatonya yang bertema “kajian Perdamaian: Perspektif Agama, Ekonomi, dan Politik”, Wapres menyatakan dirinya sangat senang berbicara tentang perdamaian dengan mengatasi konfik dan kekerasan guna menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. 

JK dihadapan civitas akademik Universitas Islam Negeri Alaudin dan para undangan mengatakan bahwa gangguan terhadap perdamaian dan harmoni di kalangan masyarakat, kelompok etnis, intra dan antar umat beragama disebabkan berbagai faktor yang sangat kompleks. 

“Faktor-faktor itu lebih banyak terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial-budaya daripada agama semata-mata. Faktor-faktor penyebab konfik, kekerasan dan perang berkombinasi satu sama lain membuat terganggunya perdamaian dan harmoni dalam negara atau daerah tertentu,” katanya. 

Faktor agama kata Wapres sering datang belakangan yang dijadikan justifikasi atas konfik dan kekerasan yang telah terjadi sebelumnya. Pada zaman sekarang, hampir tidak ada konfik yang murni bersumber dari agama. 

Negara yang sangat heterogen plural, bhinneka atau majemuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku bangsa atau etnisitas, agama, sosial-budaya dan bahasa seperti Indonesia mengandung banyak potensi kerawanan. Kerawanan yang dihadapi Indonesia jelas jauh lebih besar bagi munculnya konfik dibandingkan negara yang homogen dalam kehidupan para warganya.

“Karena itulah kemajemukan dan kebhinnekaan Indonesia harus disikapi secara arif dan bijaksana. Kita patut bersyukur karena walaupun Indonesia penuh dengan keragaman dan kebhinnekaan, tetapi tradisi kerukunan dan kedamaian merupakan salah satu distingsi wilayah ini sejak waktu lama,” katanya.

Dikatakan, sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak pernah mengalami konfik, kekerasan atau perang yang berlangsung lama dan luas. Tidak kurang penting, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengakui kemajemukan itu secara konstitusional seperti Pancasila yang melalui sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengakodasi kemajemukan agama dan umat beragama.

 “Selanjutnya adalah dalam prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang berarti ‘keragaman dalam kesatuan’. Meski perdamaian dan kedamaian tidak bisa dipandang sebagai telah selesai. Perlu penciptaan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan kedamaian secara terus menerus; pada saat yang sama juga perlu pencegahan konfik dan kekerasan secara berkesinambungan,” katanya. 

Apalagi lanjut JK, perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupan bangsa dapat menciptakan gangguan terhadap perdamaian, kedamaian dan harmoni di antara berbagai kelompok warga.

JK mengemukakan bahwa gangguan terhadap perdamaian, kedamaian dan harmoni di Indonesia juga bisa muncul karena perkembangan global. 

“Berbagai gagasan dan gerakan radikal bersifat transnasional dengan cepat dan luas menyebar di Indonesia. Gagasan dan gerakan transnasional dengan segera pula menimbulkan ketegangan, konfik dan kekerasan di tanah air kita,” katanya. 

Tidak jarang lanjut JK, paham dan gerakan transnasional itu bersifat dan bertujuan politik—membentuk negara semacam daulah Islamiyah atau khilafah—atas dasar konsep keagamaan mereka sendiri.

Nah, konfik politik dan ekonomi di antara negara, katanya juga merupakan sumber konfik yang menimbulkan gangguan terhadap perdamaian dan kedamaian. Dominasi dan hegemoni suatu negara (dan aliansi dan koalisi negara-negara) terhadap negara lain menimbulkan ketegangan, konfik dan bahkan perang seperti bisa disaksikan di Timur Tengah dan Asia Selatan dalam waktu yang sudah lama sampai sekarang.

Selain itu, hubungan internasional yang tidak adil seperti tercermin dalam lembaga-lembaga internasional seperti PBB juga menjadi sumber ketegangan dan konfik yang mengganggu perdamaian dan harmoni masyarakat global. 

“Dominasi negara-negara tertentu dalam lembaga-lembaga internasional semacam PBB dengan mengorbankan bangsa atau negara lain—seperti Palestina—menimbulkan ketegangan dan konfik di tingkat internasional yang kemudian mengimbas ke negara tertentu,” katanya.

Menurut Wapres, menghadapi tantangan dan gejala konfik yang terus meningkat di bagian tertentu dunia, Indonesia yang damai, stabil dengan ekonominya yang terus bertumbuh berusaha memainkan peran lebih besar untuk menciptakan perdamaian. 

“Indonesia kini termasuk berada di garis terdepan dalam usaha mewujudkan perdamaian di Palestina dan di Myanmar—menyangkut etnis Rohingya,” katanya.

 JK juga mengingatkan bahwa ada sementara kalangan berpendapat, agama adalah sumber konfik dan kekerasan yang mengancam perdamaian dan kedamaian.  Memang terdapat kelompok yang atas nama agama melakukan tindakan kekerasan dan terorisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tetapi orang-orang atau kelompok seperti ini tidaklah representasi umat beragama secara keseluruhan

“Mereka hanyalah segelintir orang yang menggunakan agama untuk menjustifkasi konfik dan kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Sering terbukti bahwa pelaku kekerasan atas nama agama tersebut bukanlah orang atau kelompok yang dikenal sebagai pengamal agama yang taat,” katanya. 

Banyak di antara mereka juga kata Wapresm tidak memahami agama dengan benar. Dengan melakukan kekerasan, mereka seolah ‘menemukan’ agama kembali. Oleh karena itulah Wapres meyakini  bahwa agama bukan sumber konfik dan kekerasan. 

“Semua agama sangat menekankan ajaran tentang perdamaian dan kedamaian. Misalnya Islam yang namanya saja berarti ‘damai’. Islam datang adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, seperti ditegaskan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ‘wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin’ (Tidaklah Kami mengutus engkau [Muhammad] kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (Surah al-Anbiya 107). Jadi tegas dan jelas, Islam datang bukan untuk menciptakan konfik dan kekerasan,” tutur JK.

Dalam berbagai upaya di lapangan guna mengatasi konfik dan kekerasan dalam menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi, JK menemukan bahwa agama, atau ajaran tertentu dari agama, telah disalahartikan dan disalahgunakan (used and abused). Penyalahgunaan agama itu sering terkait dengan kepentingan politik, ekonomi dan kontestasi lain di antara kelompok masyarakat atau komunitas berbeda.

 “Dalam pertemuan-pertemuan massal dan terbatas di antara pihak-pihak yang terlibat pertikaian, konfik dan kekerasan, saya berulang kali menyatakan kepada para pemimpin agama dari agama-agama yang berbeda, bahwa para masing-masing pemimpin kelompok kekerasan telah menjual surga dengan harga murah. Ini mereka lakukan dengan memerintahkan orang-orang dalam kelompoknya untuk membunuh musuh-musuh mereka karena dengan begitu mereka disebut akan masuk surga,” katanya. 

 Diingatkannya juga bahwa berbagai kajian ilmiah-akademis menyimpulkan,  konfik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Penelitian-penelitian yang dilakukan banyak ahli menegaskan, kepincangan dan ketidakadilan ekonomi di antara kelompok warga merupakan salah satu faktor utama konfik dan kekerasan. 

“Pengangguran dan kemiskinan yang dialami sebagian warga membuat mereka jauh dari sejahtera; sebaliknya hidup dalam kesengsaraan dan kenestapaan. Orang-orang atau kelompok masyarakat yang mengalami kepincangan dan ketidakadilan ekonomi termasuk salah satu kelompok paling rawan bagi tumbuhnya radikalisme yang mengakibatkan konfik dan kekerasan,” katanya. 

Wapres mengatakan perdamaian, kedamaian dan harmoni akan menghadapi tantangan serius jika masih banyak warga atau kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Untuk itu, pengembangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berimbang sangat esensial untuk penciptaan perdamaian, kedamaian dan harmoni. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin atau menganggur.

“Pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkesimbangan mestilah mencakup berbagai tingkatan: antara satu daerah dengan daerah lain; antara kota dan desa; antara bagian tertentu kota dengan bagian lain kota; antara bagian pedesaan dengan bagian lain desa,” katanya. 

Keadilan dan keseimbangan ekonomi itu mesti pula mencakup antara satu golongan  masyarakat dengan golongan masyarakat lain, satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lain; antara kelompok pendatang (migran) dengan penduduk lokal (asli).

Karena itu, JK menegaskan kembali bahwa ketidakseimbangan dan ketidakadilan di antara berbagai tingkatan atau bagian masyarakat itu, sekali lagi, dapat menyimpan potensi konfik yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekerasan—menghancurkan perdamaian, kedamaian dan harmoni. 


Editor: Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
25-01-2018 17:05