Main Menu

Fatayat NU: Negara Harus Bertanggungjawab atas Tingginya Perkawinan Anak

Ervan
06-05-2017 10:14

Ketua Umum Fatayat NU Anggia Ermarini (Humas Kemenko PMK/yus4)

Jakarta, GATRAnews - PP Fatayat NU menolak keras praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di penjuru Indonesia. "Negara ikut bertanggung jawab dalam tingginya angka perkawinan anak di Indonesia," demikian hasil  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PP Fatayat NU yang diikuti oleh seluruh pengurus Fatayat NU di tingkat provinsi ini. 

 

“PP Fatayat NU saat itu ikut hadir di Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengajuan pendewasaan usia perkawinan,” ungkap Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini Ketua, Sabtu (6/5).

 

Menurut UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2012 menyebutkan mereka yang belum berusia delapan belas tahun adalah masuk kategori anak/remaja. Dan data Riset Kesehatan Dasar 2015 menunjukan, angka pernikahan usia dibawah 19 tahun sebesar 46,7 persen, dan pernikahan di kelompok usia 10 – 14 tahun sejumlah hampir 5%.

 

Angka ini menunjukan kewajaran jika Indonesia masuk kategori Negara tertinggi di dunia yang memiliki jumlah pernikahan anak terbanyak. 

 

“Dampak perkawinan anak tidak hanya secara biologis pada kesehatan reproduksi perempuan tetapi juga dampak psikis yang juga berakibat pada permasalahan-permasalahan sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, sampai pada kasus trafficking”, lanjut Anggi.

 

Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 305 untuk 100 ribu kelahiran. Dan Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyebutkan bahwa salah satu faktor pendorong tertinggi dari AKI yaitu 48 persen adalah menikah muda dan hamil pada usia di bawah 20 tahun. 

 

“Kita harus gerakan seluruh kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan secara aktif dan masif STOP pernikahan anak’, seruan Anggi yang sejak mahasiswa aktif di gerakan sosial ini.

 

Kader Fatayat NU tersebar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi, 480 cabang atau setingkat Kabupaten/Kota, 2000 PAC atau tingkat kecamatan, dan 21.000 ranting atau tingkat Desa. 

 

“Negara juga harus bertindak tegas, segera atur usia pendewasaan perawinan ke dalam Undang-Undang, beri sangsi kepada aparat negara yang ikut membantu pelaksanaan proses perkawinan anak”, tutur Anggia.


Reporter: Ervan Bayu

editor: Dani Hamdani 

 

Ervan
06-05-2017 10:14