Main Menu

Agar Kosmetik Indonesia Masuk Pasar ASEAN

Putri Kartika Utami
16-11-2017 16:01

Deputi II Badan POM Ondri Dwi Sampurno membuka acara The 27th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting and Its Related Event, Kamis (16/11) di Bandung. (Dok. BPOM/FT02)

Jakarta, Gatracom – Produk kosmetik lokal maupun dari negara Asia Tenggara kembali bergairah. Hal ini disebabkan sejak penerapan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik melalui sistem notifikasi online pada 2011. Dampaknya terjadi peningkatan jumlah notifikasi, baik produk dalam maupun luar negeri.


Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), jumlah kosmetik yang ternotifikasi di 2017 sampai bulan September sebanyak 33.823 produk. Jumlah ini meningkat 11,57% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Jenis kosmetik juga meningkat, terutama kategori dekoratif dan perawatan. Ini menunjukkan besarnya potensi dan peluang pasar bagi industri kosmetik dalam negeri.

“Dari data di Badan POM ada kenaikan dari hasil notifkasi kurang lebih 11%, baik produk lokal dan impor. Negara lain pun saya lihat ada kenaikan,” kata Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM, Ondri Dwi Sampurno di acara The 27th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting and Its Related Event, Kamis (16/11) di Bandung.

Sebagai regulator, Badan POM RI mendorong pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri agar memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Bagaimana aturan mainnya dibahas di ASEAN Cosmetic Committee (ACC). Komite ini dibentuk pada 2003 untuk memantau implementasi Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetik. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah.

Yang sudah dikerjakan Badan POM adalah menerapkan sistem notifikasi online untuk memudahkan pelaku usaha menotifikasi produknya. Peningkatan pelayanan publik secara berkesinambungan melalui percepatan notifikasi, serta consultation desk dan coaching clinic bagi para pelaku usaha kosmetik.

Namun, berdasarkan evaluasi terhadap indikator hasil pengawasan kosmetik di peredaran, diketahui bahwa pelaksanaan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik bagi pelaku usaha sampai saat ini belum optimal.

Berdasarkan hasil pengawasan bulan Januari-Oktober 2017, masih ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi syarat di pasaran. Hasil pengawasan post-market Badan POM tahun 2017 menemukan 491.667 pieces kosmetik lokal ilegal dan 756.495 pieces kosmetik impor ilegal di wilayah Indonesia.

Selain itu, Badan POM juga menemukan 11.457 pieces kosmetik lokal dan 5.900 pieces kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp 20,5 milyar. Maka, pengawasan post-market untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi keamanan, mutu, dan klaim manfaat.

Tantangan lain, bagaimana mendorong produsen kosmetik lokal yang berskala UMKM agar produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, banyak pelaku usaha lokal di level ini.

“Nah ini akan kita dorong agar bisa comply ke ketentuan ASEAN. Masing-masing negara mendorong UMKM bisa comply. Kalau Indonesia ada pembinaan dan bimbingan teknis untuk mendorong pelaku usaha biar bisa comply,” papar Ondri.


Reporter: Putri Kartika Utami
Editor: Arief Prasetyo

Putri Kartika Utami
16-11-2017 16:01