Main Menu

KPI Jatuhkkan 266 Sanksi pada 2015

Tian Arief
31-12-2015 16:42

Jakarta, GATRAnews – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepanjang 2015 telah menjatuhkan 266 sanksi bagi lembaga penyiaran, terdiri atas 227 teguran tertulis, 34 teguran tertulis kedua, dan 5 penghentian sementara. Jenis pelanggarannya menyangkut perlindungan anak dan remaja, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, serta pelanggaran prinsip jurnalistik.

Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, dalam siaran pers yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Kamis (31/12), menjelaskan, selama ini KPI sudah melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran, sebagai tindakan preventif agar program-program siaran yang hadir di tengah masyarakat tidak dipenuhi muatan negatif.

"Setidaknya KPI sudah mengeluarkan 131 surat peringatan dan 29 surat edaran kepada lembaga penyiaran terhadap muatan program siaran yang dikhawatirkan berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS),” ujar Idy.

Idy menyebutkan, di antaranya peringatan tentang adanya unsur-unsur kekerasan pada program siaran jurnalistik dan edarah mengenai praktik astral projection dan penayangan film lepas komedi dewasa.

"Astral projection adalah praktik pemisahan roh dari raga orang yang bersangkutan, sehingga orang tersebut dapat menceritakan pengalamannya saat jiwanya dipisah dari raga. Muatan seperti ini jelas tidak dapat hadir di televisi” ujar Idy.

Secara umum, pada 2015 terjadi peningkatan sanksi dari KPI kepada lembaga penyiaran. Sebagai perbandingan, KPI pada 2014, hanya mengeluarkan 184 sanksi. "Berarti tahun ini ada peningkatan sanksi sebanyak 44%, jika dibandingkan tahun lalu,” tutur Idy.

Namun Idy melihat ada penurunan sanksi berat berupa pengurangan durasi dan penghentian sementara pada tahun ini. Jika di tahun 2014 terdapat 3 program yang mendapatkan sanksi pengurangan durasi, tahun 2015 sanksi tersebut tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk sanksi penghentian sementara, tahun 2014 mencapai 7 program, sedangkan pada tahun ini sanksi tersebut hanya 5 program saja.

Dia mengingatkan lembaga penyiaran agar turut merasakan keresahan masyarakat atas kualitas program siaran yang masih rendah. Survey yang dilakukan KPI Pusat sepanjang tahun 2015 di sembilan kota besar ternyata sebangun dengan aduan  masyarakat dan rekapitulasi sanksi dari KPI.

Idy menegaskan, dalam proses evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraaan penyiaran (IPP) lembaga penyiaran pada tahun 2016 nanti, akumulasi sanksi yang diterima lembaga penyiaran akan menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai layak atau tidaknya IPP dari lembaga penyiaran tersebut diperpanjang lagi.



Editor: Tian Arief

Tian Arief
31-12-2015 16:42