Main Menu

Pelaku Usaha Wisata Soroti Pelayanan di Karimunjawa

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 11:24

Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah (GATRA/Arif Koes/FT02)

Jepara, Gatra.com – Kepulauan Karimunjawa menjadi tujuan wisata unggulan Jawa Tengah (Jateng) selama hampir 20 tahun tapi hingga kini pengelolaan dan pelayanannya belum baik. Pembenahan bisa dimulai dari langkah kecil dan sederhana oleh pelaku wisata lokal.

 

Hal tersebut menjadi benang merah urun rembug dari sejumlah pelaku usaha wisata saat bertemu dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng dan pemerintah kecamatan Karimunjawa di Karimunjawa, Jepara, Jateng, Selasa (4/9) malam.

Sekretaris Kecamatan Karimunjawa Nur Soleh menjelaskan, saat ini Karimunjawa memiliki 27 pulau, bahkan bertambah tiga pulau lagi yang menanti status dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ada lima pulau berpenduduk dengan enam etnis: Jawa, Madura, Bugis, Buton, Bajo, dan Mandar.

“Tapi Karimunjawa lemah di budaya. Belum digali secara maksimal. Kami sedang menggali budaya untuk ditampilkan. Misalnya budaya barikan, seperti selamatan, yang digelar keliling desa dengan arak-arakan dan tari,” ujar warga asli Karimunjawa berusia 55 tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Djohari Somad mengatakan, sebagai tujuan wisata kelas dunia, Karimunjawa harus berbenah terutama dalam menerima tamu. Misalnya kerapian dan ketertiban di pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke Karimunjawa.

“Tidak susah menertibkan para pelaku wisata lokal. Contohnya Lombok dan Belitung yang mau berbenah menjadi tertib. Di Karimunjawa tinggal satu langkah ini karena destinasinya sudah bagus,” kata dia.

Selain itu, para pemandu juga belum cakap cas-cis-cus tentang lokasi-lokasi wisata dan sisi menarik Karimunjawa.

Rito, anggota Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asita, khawatir jika budaya dan perilaku wisata warga lokal justru dipengaruhi oleh pihak luar terutama investor yang hanya mengejar untung, namun abai terhadap pelayanan pada wisatawan.

Sementara perilaku warga lokal juga belum disiapkan untuk mengelola daerah wisata.

"Ketidaksiapan warga lokal menerima investor juga bisa berdampak buruk. Karimunjawa harus bekerja keras dan pemerintah harus memberi standar layanan wisata karena wistawan asing itu menuntut haknya selama wisata," tutur pengusaha travel dari Yogyakarta ini.

Sementara itu, Fahmi Imtihan dari Forum Silaturahmi Insan Pariwisata, Salatiga, menyoroti pariwisata lestari (sustainable tourism) terkait kekayaan alam di Karimunjawa, meski kepulauan ini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Misalnya aturan menyelam untuk turis di spot terumbu karang dan mencari ikan bagi nelayan setempat. Jika tidak dijaga dengan baik, wisata alam ini akan rusak, wisatawan pun tak kembali, dan tujuan wisata ini tak diminati lagi.

Kemudian Samsul Muarif dari Malang Travel Community, membandingkan Karimunjawa dengan daerah lain yang juga menjual pesona alam pantai yakni Banyuwangi.

Menurut dia, selain peran pemerintah kabupaten, pelaku wisata lokal juga mesti terampil melayani wisatawan.

"Pengantar wisatawan di Karimunjawa semestinya bisa menjadi pemandu wisata dan bercerita, tapi ini belum mampu," ujar dia.

 

Pemerintah Belum Berperan Banyak

Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Disporapar Jateng Yudo Trilaksono tak menampik berbagai pandangan tersebut. Yudo mengakui pengelolaan wisata Karimunjawa belum sempurna dan perlu evaluasi, mengingat selama ini pengelolaan lebih banyak dari pemerintah provinsi Jateng. Pemerintah Kabupaten Jepara pun belum berperan banyak.

“Padahal seharusnya kami hanya jadi stimulan,” kata dia.

Selain itu, peraturan daerah (Perda) juga berpengaruh pada pengembangan wisata. Ia mencontohkan aset hotel milik pemprov (Pemerintah Provinsi) Jateng. Karena perda, hotel Karimunjawa Inn tidak bisa asal memberi potongan harga atau menaikkan harga ketika puncak kunjungan.

Ihwal peraturan ini juga menyangkut biaya masuk di lokasi. Di wisata konservasi alam Mangrove Karimunjawa, tiket masuk turis lokal Rp10 ribu sementara wisatawan asing dipatok hingga Rp155 ribu pada hari biasa- Rp230 ribu.

Beberapa pelaku jasa wisata mengeluhkan perbedaan tarif yang terlalu jauh. Namun biaya ini sesuai peraturan pemerintan nomor 12 tahun 2014 sehingga tak bisa diubah oleh pengelola.

Menurut Yudo, langkah paling susah adalah mengubah cara pandang masyarakat setempat sebagai pelaku wisata. Misalnya, tidak ada standar tarif angkutan mobil dan perahu atau perilaku pengemudi dan nelayan yang merangkap pemandu wisata kurang simpatik.

Para pelaku jasa wisata dan pemerintah sepakat untuk membenahi hal-hal kecil seperti kerapian, ketertiban, dan standardisasi pelaku wisata dari warga lokal.


Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 11:24