Main Menu

Kontras: Pemerintah Harus Cegah Kasus Tanah Yang Langgar HAM

Tian Arief
29-09-2015 10:24

Aksi solidaritas kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil (ANTARA/Ari Bowo Sucipto)

Jakarta, GATRAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, kasus tanah yang berujung pelanggaran HAM, seperti kasus pembunuhan Salim Kancil, seorang petani Lumajang Jawa Timur yang menentang keberadaan tambang pasir besi, harus menjadi perhatian pemerintah.

"Pemerintah sedianya bisa mencegah peristiwa-peristiwa yang memicu pelanggaran hak asasi manusia para warga," ujar Ananto Setiawan, Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras, ketika berbincang dengan Antara, usai mengadukan peristiwa di Lumajang, bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kepada Komnas HAM di Jakarta, Senin (28/9).
 
Peristiwa memilukan pada Sabtu (26/9), yang juga mengakibatkan seorang petani dalam kondisi kritis ini, kata Ananto, harus menjadi acuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam di tengah masyarakat.

Menurut Ananto, sebelum pengeroyokan maut tersebut terjadi, warga di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sudah mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap keberadaan pertambangan pasir di wilayahnya.

Mereka menyampaikan pendapatnya kepada Bupati Lumajang, DPRD, pihak kepolisian hingga ke DPR RI, di Jakarta. Namun, lanjut Ananto, tidak pernah ada tindak lanjut dari laporan tersebut.

Pemerintah seolah "menutup mata" sampai kemudian terjadi pembunuhan secara keji oleh puluhan orang terhadap Salim Kancil, seorang petani yang giat berjuang menolak pertambangan di daerahnya. Selain itu, ada seorang petani lain bernama Tosan yang dalam kondisi kritis, akibat dianiaya kelompok yang sama.

Sebelumnya kejadian ini, lanjut Ananto, warga melapor ke Polres Lumajang bahwa mereka mendapatkan teror dan intimidasi akibat menolak tambang. Pihak kepolisian berjanji membentuk tim khusus menyelidiki hal itu, tetapi tidak pernah ada kabar.

"Kami menduga, pemerintah setempat dan polisi sudah tahu keberadaan tambang itu merugikan masyarakat, namun tidak melakukan apa pun untuk menindaklanjuti temuan dan laporan warga itu," tutunya.

Oleh karena itu, Kontras meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan yang jujur dan adil terhadap kasus petani di Lumajang, beserta pertambangan ilegal di daerah itu.


Editor: Tian Arief

Tian Arief
29-09-2015 10:24