Main Menu

Kejagung Periksa Tiga Pejabat Merpati

Iwan Sutiawan
07-10-2015 23:36

Kejaksaan Agung (GATRA/Dharma Wijayanto)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga pejabat PT Merpati Nusantara Airlines sebagai saksi kasus korupsi penjualan tiket pesawat maskapai tersebut, tahun 2009 hingga 2012.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto, di Jakarta, Rabu (7/10), mengatakan, ketiga pejabat PT Merpati Nusantara Airlines itu, yakni Yudi Yudiana selaku Senior Investigation, Ahdiat selaku Manager Accountpayable and Receivable, dan Eko Sudarmadi selaku Station Manager Cengkareng.

Kepada saksi Eko Sudarmadi, penyidik menanyakan tentang kronologis hingga ditemukannya kejanggalan pemasukan uang hasil penjualan tiket PT Merpati Nusantara Airlines, hingga akhirnya dilaporkan ke Satuan Pengawas Internal perusahaan.

Sedangkan kepada saksi Yudi Yudiana dan Ahdiat, penyidik menanyakan kronologis pelaksanaan audit internal atas temuan kejanggalan uang hasil penjualan tiket pesawat Merpati pada PT Merpati Nusantara Airlines dan hasil laporan audit.

Penyidik sebenarnya memanggil seorang saksi lainnya, yakni Wawan Suwandi selaku Pegawai Out Sourching di PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, Wawan tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan alias mangkir.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka, yakni Hendro Cahyono selaku mantan Distrik Manager Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines, dan Bambang Prajoko, mantan Administration dan Account Manager Distrik Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines.

Kemudian, Rucie Novihari (RN) selaku Chief Ticketing Distrik Jakarta dan Asrianto (AS) selaku Manager Distrik Cabang Jakarta. Keduanya menjadi pesakitan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) masing-masing Nomor: Print-102/F.2/Fd.1/09/2015, tanggal 29 September 2015, dan Nomor: Print-103/F.2/Fd.1/09/2015, tanggal 29 September 2015.

Kasus yang diduga merugikan negara milyaran rupiah ini, modusnya sangat sederhana, yakni merekayasa jumlah penumpang yang berangkat. Penumpang yang berangkat di-refund atau dilaporkan seolah-olah dibatalkan.

Setelah itu, mengurangi invoice jumlah penjualan tiket penumpang selama tahun di atas, sehingga akibat ulah itu negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga milyaran rupiah.

Atas perbuatannya, mereka terancam dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaman diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
07-10-2015 23:36