Main Menu

Jaksa Agung Belum Pastikan Hentikan Kasus BW

Iwan Sutiawan
08-10-2015 01:04

Wakil Ketua KPK non aktif, Bambang Widjojanto (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan akan mendeponering (pengesampingan perkara) atau tidak, kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW).

Pasalnya, kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (7/10), Kejaksaan Agung tidak bisa sembarangan dalam mendeponering suatu perkara. Menurutnya, perlu kajian mendalam untuk mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan.

"Kita lihat nanti akan seperti apa. Banyak desakan, tapi tidak bisa sembarangan (mengeluarkan deponering). Ini kan di ranah hukum, tentunya nanti kita lihat dulu, pelajari dulu," katanya.

Sesuai undang-undang, lanjut Prasetyo, deponering merupakan prerogatif jaksa agung. Dengan demikian, tidak perlu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan perkara yang membelit tersangka BW.

"Mereka (penuntut deponering) seharusnya tahu, bahwa masalah ini ada di ranah hukum. Kasihan Presiden kalau didesak-desak. Deponering itu kan kewenangan prerogatif Jaksa Agung," katanya.

Kewenangan mendeponering merupakan hak prerogatif jaksa agung berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal tersebut menyatakan, jaksa agung bisa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Adapun penjelasan Pasal 35 UU Kejaksaan, menyebutkan, "Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
08-10-2015 01:04