Main Menu

Kejagung Tunggu SKK Presiden untuk Eksekusi Rp 4,4 T Supersemar

Iwan Sutiawan
11-10-2015 15:41

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (Antara/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeksekusi uang ganti rugi senilai Rp 4,4 trilyun dari Yayasan Beasiswa Supersemar, yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Masih diproses, tunggu lah. Kita baru akan melangkah kalau sudah punya legal standing yang kuat. Untuk apa buru-buru kalau kita tidak punya dasar yang kuat?" kata Jaksa Agung Prasetyo, di Jakarta, akhir pekan ini.

Dalam menegakkan hukum, tutur Prasetyo, semuanya harus sesuai prosedur agar tidak melawan hukum, termasuk dalam mengeksekusi putusan perkara Yayasan Beasiswa Supersemar. "Itulah hukum, semua prosedur harus dipenuhi. Ketika sudah punya legal standing, kita akan berjalan sesuai ketentuan," kata Prasetyo.

Kasus ini berawal ketika Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 yang menentukan bank negara harus menyetor 50% dari 5% sisa laba bersihnya ke Yayasan Supersemar. Sejak tahun 1976 hingga Soeharto lengser, Yayasan Supersemar mengantongi dana sejumlah US$ 420,000 dan Rp 185 milyar.

Namun, terjadi penyelewengan dana untuk membiayai pendidikan rakyat Indonesia itu, sehingga setelah Soeharto "tumbang", Kejaksaan Agung mewakili negara menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai Soeharto atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Maret 2008 silam, mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti kerugian kepada negara sejumlah US$ 105 juta dan Rp 46 milyar. Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada 19 Februari 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MA semakin menguatkan vonis tersebut dan menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada penggugat 75% x US$ 420, 000 atau setara dengan US$ 315,000, dan 75% x Rp 185.918.904, hingga totalnya hanya Rp 139.229.178.

Namun terjadi kesalahan pengetikan, sehingga kerugian yang harus dibayar menjadi Rp 185.918.904 dari seharusnya Rp 185 milyar. Adapun majelis hakim yang mengetok vonis kasasi pada 28 Oktober 2010 itu terdiri dari Hakim Agung Harifin Tumpa dibantu Hakim Anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Akibatnya, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan ini dan mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA pada September 2013. Di saat yang sama, Yayasan Supersemar juga ikut turut mengajukan PK.

"Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar)," demikian seperti dilansir website MA, Senin (10/8). Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Hakim Agung Suwardi dengan Anggota Majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution. Vonis dengan nilai perkara sangat besar ini diketok pada 8 Juli 2015.

Sesuai kurs pada hari Senin (10/8), keluarga Soeharto dan ahli warisnya harus memberikan ganti rugi kepadada negara sejumlah Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 milyar, sehingga totalnya menjadi Rp 4,4 trilyun.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
11-10-2015 15:41