Main Menu

BPK Lapor ke Jokowi: Sebanyak 7.890 Kasus Tidak Patuh Undang-Undang

Januar
12-10-2015 17:57

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait (kanan) menerima tim BPK yang diketuai Harry Azhar Azis (GATRAnews/dok)

Jakarta, GATRAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan 10.154 temuan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I (IHPS) tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10). Dari obyek audit objek BPK, terdapat banyak masalah akibat melanggar Undang-Undang (UU).

Ketua BPK Harry Azhar Azis IHPS I tahun 2015 memuat ringkasan 666 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 117 obyek pada pemerintah pusat, 518 obyek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 obyek BUMN. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdapat 607 obyek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Tadi Presiden menyampaikan ke Menkeu untuk diingatkan lagi di sidang kabinet berikutnya akan dia tekankan betul menyampaikan hasil temuan maupun rekomendasi BPK harus ditindak lanjuti tahun yang bersangkutan juga," kata Harry, Senin (12/10).

Dari pemeriksaan 666 obyek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan dari 7.890 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33.46 triliun dan 7.544 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

"Pelanggaran atas perundang-undangan ini mencapai 51,12%, artinya bisa saja ada kesengajaan, bisa juga ada kelalaian dari petugas yang mengelola keuangan negara, ada juga sebagian yang tidak paham," kata Harry kepada wartawan.

Selama semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp 15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 5.826 rekomendasi senilai Rp 256,10 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Kemudian, sebanyak 9.068rekomendasi senilai Rp 1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tidak lanjut. Lalu, sebanyak 9.721rekomendasi senilai Rp 13,80 triliun belum ditindaklanjuti serta 4 rekomendasi senilai Rp 57,45 juta tidak dapat ditindaklanjuti.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Januar
12-10-2015 17:57