Main Menu

Yusril: Menkumham Harus Segera Akui Golkar Munas Bali

Ervan
21-10-2015 10:01

Kuasa hukum Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra (ANTARA/Adam Bariq)

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Golkar Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra menyatakan dengan dimenangkannya Golkar kubu Aburizal Bakrie oleh Mahkamah Agung (MA) maka otomatis Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonnal Laoly kepada Golkar kubu Agung Laksono tidak lagi dianggap sah.

"Artinya, SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan DPP Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono adalah tidak sah dan SK tersebut harus dicabut. Selanjutnya, Menkumham harus menerbitkan SK baru mengesahkan DPP Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh ARB," ujar Yusril lewat pesan singkat Selasa (20/10).

Yusril pun mendesak agar Menkumham segera menerbitkan SK Kepengurusan yang baru kepada kubu Ical. "Dengan begini, tidak ada pilihan lain bagi Menkumham kecuali menyatakan tidak sah SK yang ia buat tentang Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono," jelasnya.

Meskipun nantinya Menkumham dan Agung Laksono mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi, namun hal itu tidak menghalangi kewajiban Menkumham untuk mencabut SK yang pernah diterbitkannya.

"Selanjutnya, sebagai konsekuensi putusan MA ini, Menkumham wajib menerbitkan SK baru yang mengesahkan DPP Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin ARB," ucap Yusril.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutuskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali, dengan Ketua Umum Aburizal dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Selain itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tgl 13 Oktober lalu pada tingkat banding juga menolak permohonan banding kubu Agung Laksono dan Menkumham serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kubu Muans Bali.

Putusan PN Jakarta Utara itu menyatakan, munas Ancol tidak sah dan kepengurusan Agung Laksono juga tidak sah. Menkumham juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakui dan menerbitkan SK yang mengesahkan hasil Munas Ancol.

Sebaliknya, yang sah adalah DPP Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Ical. Terhadap putusan banding PT Jakarta itu, kubu Agung Laksono masih mempunyai hak dan kesempatan untuk kasasi ke MA.

"Namun saya berpendapat upaya kasasi akan sia-sia sebab mustahil dalam waktu berdekatan MA akan membuat dua putusan yang bertentangan, meskipun yang satu asalnya adalah perkara TUN dan yang satu lagi adalah perkara perdata perbuatan melawan hukum," ujar Yusril.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat   

Ervan
21-10-2015 10:01