Main Menu

Prajogo Salah Buka Pintu Mobil Jampidsus

Iwan Sutiawan
29-10-2015 10:41

Prajogo Pangestu (Antara/Aditya Wardhana)

Jakarta, GATRAnews - Komisaris Utama PT Barito Pasific Prajogo Pangestu tampak terburu-buru, usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, sebagai saksi kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BTN) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), di Jakarta, Rabu malam (28/10).

Rupanya dia salah mobil. Toyota Camry milik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono yang dikira mobilnya, handel pintunya berkali-kali ditarik-tarik, namun tak kunjung terbuka.

"Mobilnya di sini Pak," kata Iwan Uyun, orang yang mendampingi Prajogo, seraya menunjukkan mobilnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Prajogo menolak berbicara mengenai materi pemeriksaan. Ia mengaku telah memberikan semua keterangan kepada penyidik. "Saya sudah jelaskan semua ke penyidik. Silakan tanya ke penyidik," katanya kepada wartawan yang mengerumuninya.
 
Namun demikian, Prajogo tak menampik jika perusahaannya sempat memenangkan lelang tahap pertama hak tagih seharga Rp 69 milyar. Namun, ia enggan menjelaskan kenapa PT  Adhaesta Ciptatama (AC) membantalkan pembelian tersebut, sehinga PT Victoria Sekurities International Corporation (VSIC) memenangkannya dengan harga lebih murah, yakni hanya Rp 26 milyar.

Kasus ini berawal saat PT Adistra Utama (AU) meminjam dana sejumlah Rp 469 milyar ke Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membangun perumahan di Karawang, Jawa Barat, seluas 1.200 hektare.

Namun, tahun 1998 terjadi krisis moneter, sehingga BTN masuk program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN kemudian melelang aset-aset tertunggak untuk mengembalilkan dana penyehatan yang telah dikeluarkan.

VSIC kemudian membeli aset PT AU dengan harga relatif murah, yakni sekitar Rp 26 milyar. Namun dalam perjalanan waktu, PT AU ingin menebus kembali aset tersebut dengan nilai Rp 26 milyar. VSIC menolak tawaran tersebut dan mematok harga Rp 2,1 trilyun.

Karena tidak kesampaian, kemudian manajemen PT AU melapor atas dugaan konspirasi yang merugikan keuangan negara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tiga bulan lalu, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini dan meningkatkan perkaranya ke tingkat penyidikan.

Meski sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik), Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, karena masih megembangkan perkara ini dan menemukan pihak yang harus bertanggung jawab dan layak ditetapkan sebagai tersangka.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
29-10-2015 10:41