Main Menu

Saksi: Mantan Legislator Demokrat Terima US$ 106,000

Iwan Sutiawan
02-11-2015 13:02

Nurul Iman Mustofa (ANTARA/SAPTONO)

Jakarta, GATRAnews - Saksi Hasanuddin bin Asmat mengungkapkan, mantan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nurul Iman Mustofa menerima duit fee pemondokan jamaah haji sejumlah 400.000 Riyal atau sekitar US$ 106,000.

"Sudah kasih Pak Nurul Iman, kalau nggak salah 400 ribu Riyal, saat itu didolarkan US$ 106,000," kata Hasanuddin alias Acang, mantan tenaga honorer KJRI Jeddah, saat bersaksi untuk terdakwa Suryadharma Ali (SDA), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,  Jakarta, Senin (3/11).

Selain itu, Acang yang juga mempunyai nama lain Hasan Ompong ini, menyebutkan, pernah memberikan akomodasi untuk 11 orang keluarga Nurul Iman Mustofa ketika menjalankan umrah.

"Memberikan bayar hotel keluarga Iman Mustofa, untuk 11 anggota keluarga dan Iman," ungkapnya, saat jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali lebih jauh tentang penerimaan uang Nurul Iman Mustofa.

Hasanuddin menyebut memberikan Nurul Iman Mustofa fee sejumlah di atas, dan membayar biaya hotel keluarganya, karena telah membantu memenangkan sejumlah pemondokan haji di Makkah dan Madinah yang ditawarkannya kepada pemerintah Indonensia.

"Ya (dapat karena bantuan) dia anggota DPR RI. (Menggolkan pemondokan) pada musim haji tahun 2012," kata Hasanuddin yang juga sebagai calo pemondokan jemahan haji ini.

Hasan Ompong menyebut, diberikannya fee kepada legislator Partai Demokrat Nurul Iman Mustofa tahun 2009-2014 itu lantaran membantu "meloloskan" pemondokan haji yang ditawarkannya kepada pemerintah Indonesia. Sebab, atas bantuan dari Nurul Iman, lima hotal yang ditawarkan disetujui untuk digunakan sebagai penginapan para jamaah haji, yakni Al-Zuhdi, Wasel Hotel Company, Il-Isroq, Masa, Al-Shatta.

Hasan menjelaskan, mengenal Nurul Iman saat ia masih bekerja di KJRI di Mekah. Pada tahun 2009 dia bertanya ke Nurul Iman terkait dengan pengadaan hotel untuk menginap para calon jamaah haji asal Indonesia.

"Waktu itu 2009 saya masih kerja. 'Pak, saya punya hotel bisa masukan, bisa nggak?'.(Dijawab) 'Bisa'," tutur Hasan mengutip perkataan Nurul Iman.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK mendakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) melakukan beberapa perbuatan melawan hukum hingga merugikan keuangan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Jaksa Supardi, dalam surat dakwaan yang dibacakannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (31/8), menyebutkan, SDA menunjuk sejumlah orang yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Selain itu, terdakwa SDA juga mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, mengarahkan Tim Penyewaan Perumahan jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi, menunjuk penyedia perumahan jamaah haji Indonesia tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, SDA memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Serta menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukkan. "Sehingga dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp 27,3 milyar dan 12,967 juta Riyal," kata Supardi.

Jaksa KPK mendakwa SDA melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama-sama politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mukhlisin; Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar; Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019, Ermalena, serta pengawal istri SDA, Mulyanah alias Mulyanah Acim.

Atas perbuatan itu, jaksa KPK mendakwa SDA melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
02-11-2015 13:02