Main Menu

Hasanuddin Kenal Mantan Legislator Demokrat dari Sesama Calo

Iwan Sutiawan
02-11-2015 13:45

Suryadharma Ali saat bersidang di pengadilan tipikor (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Hasanuddin bin Asmat alias Acang alias Hasan Ompong, dalam kesaksiannya mengaku mengenal Nurul Iman Mustofa, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014, dari temannya sesama calo. Hasanuddin Asmat adalah mantan pegawai honorer Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, yang kemudian menjadi calo pemondokan jamaah haji di Makkah dan Madinah, Arab Saudi.

"Teman ke teman, karena saya yang punya majmuah, saya punya proposal masukkin ke Konsulat Jeddah, jadi bisa. saya punya (proposal) hotel-hotel," katanya, saat bersaksi untuk terdakwa Suryadharma Ali (SDA), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/11).

Hasanuddin mengaku mulai mengenal Nurul Iman Mustofa yang membantunya menggolkan sejumlah pemondokan yang diajukannya kepada pemerinta Indonesia, sejak tahun 2010 lalu. Sedangkan bisa menjadi calo bagi pemilik majmuah (pemondokan atau hotel) jemaah haji di Mekkah dan Madinah, karena para pemilik majmuah (pemondokan) memberikan proposal kepadanya.

"Saya kerja di Konsulat, dia (pemilik majmuah) nanya, 'Minta tolong hotel saya masukin?' (Dijawab) 'Bisa', saya di Saudi 30 tahun, 2010 saya pensiun, jatuh ikut RCTI (Rombongan Calo Tentang Imaroh) itu calo majmuah, calo tentang imaroh, imaroh itu hotel," katanya, menjelaskan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK mendakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) melakukan beberapa perbuatan melawan hukum hingga merugikan keuangan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Jaksa Supardi, dalam surat dakwaan yang dibacakannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (31/8), menyebutkan, SDA menunjuk sejumlah orang yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Selain itu, terdakwa SDA juga mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, mengarahkan Tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, menunjuk penyedia perumahan jamaah haji Indonesia tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, SDA memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Serta menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukan. "Sehingga dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp 27,3 milyar dan 12,967 juta Riyal," kata Supardi.

Jaksa KPK mendakwa SDA melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama-sama politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mukhlisin; Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar; Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019, Ermalena, serta pengawal istri SDA, Mulyanah alias Mulyanah Acim.

Atas perbuatan itu, jaksa KPK mendakwa SDA melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
02-11-2015 13:45