Main Menu

KPK Geledah Rumah dua Mantan Ketua DPRD Sumut

Iwan Sutiawan
12-11-2015 15:28

Tersangka kasus dugaan suap dari Gubernur Sumut non aktif, Gatot Pujo Nugroho (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dua Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014, yakni Kamaludin Harahap (KH) dan Sigit Pramono Asri (SPA) di Medan, terkait kasus suap dari Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo Nugroho.

"Hari ini, 12 November 2015, dilakukan penggeledahan di rumah KH dan SPA masih berlangsung," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, di Jakarta, Kamis (12/11).

Kemarin, lanjut Yuyuk, tim penyidik juga menggeledah rumah tersangka Ajib Shah (AJS), Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019, serta kantor DPRD Sumut. "(Penggeledahan) di rumah AJS dan kantor DPRD ruang ketua dan semua ketua fraksi," ujarnya.

Dari beberapa penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus suap Gatot kepada sejumlah anggota DPRD Sumut. "Ada beberapa dokumen yang diambil," kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, satu orang anggota dan empat pimpinan DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Tiga dari lima legislator Sumut yang menjadi tersangka, yakni Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Chaidir Ritonga selaku Wakil Ketua DPRD Periode 2009-2014, dan Ajib Shah selaku Anggota DPRD periode 2009-2014.

Ketiga wakil rakyat Sumut tersebut diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, pengesahan APBD tahun 2014, pengesahan APBD tahun 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD.

Atas pebuatan tersebut, penyidik KPK menyangka ketiganya melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahaun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Kamaludin Harahap selaku Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dan Sigit Pramono Asri selaku Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014.

Keduanya diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban anggaran Pemprov Sumut tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, pengesahan APBD tahun 2014, dan pengesahan APBD 2015.

Penyidik KPK menyangka keduanya melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Gatot selaku penyuap legislator Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu, terkait berbagai hal, yakni persetujuan pertangungjawaban APBD tahun anggaran 2012-2014, serta persetujuan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2013-2014. Kemudian, pengesahan APBD tahun anggaran 2013-2014 dan 2014-2015. Terakhir, penolakan penggunaan hak intepelasi DPRD Sumut tahun anggaran 2015.

Karena memberikan hadiah atau janji alias suap kepada 5 pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode di atas, penyidik menyangka Gatot melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
12-11-2015 15:28