Main Menu

KPK Kumpulkan Data Tentang Pencatutan Nama Jokowi-JK

Iwan Sutiawan
19-11-2015 03:10

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengumpulkan data-data terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) demi mendapatkan jatah saham PT Freeport Indonesia.

"Kami sudah ajukan permintaan (data-data) tersebut," kata Indriyanto Seno Adji, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, kepada wartawan melalui pesan singkat, yang diterima di Jakarta, Rabu (18/11).

Sayangnya, Komisioner KPK sementara yang akrab disapa Anto itu, enggan menyebutkan, ke lembaga atau pihak mana KPK mengajukan permintaan data-data terkait dugaan pencatutan nama Jokowi-JK oleh Setnov itu demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatan.

Anto hanya menegaskan, pihaknya telah bergerak untuk mencari data-data terkait dugaan pencatutan nama Jokowi-JK tersebut. "Karena data dan bahan secara lengkap belum kami terima," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melaporkan oknum anggota DPR yang mencatut nama Presiden Jokowi guna memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ke MKD, Senin (16/11).

Dalam acara Mata Najwa di Metro TV, Sudirman mengakui jika yang dilaporkannya kepada MKD itu, adalah Ketua DPR RI asal Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto.

Dalam surat yang diperoleh GATRAnews, Selasa (17/11), Sudirman resmi melaporkan Setnov ke MKD melalui surat berkop Kementrian ESDM bernomor 9011/04/MEM/2015 yang ditujukan kepada MKD.

"Pada hari ini, Senin 16 November 2015, saya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan laporan sebagai berikut: sdr Setya Novanto (SN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, nomor anggota A-300, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II Fraksi Partai Golkar, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M. Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI)," tulis Sudirman dalam suratnya.

Sudirman mengungkapkan secara gamblang kronologis pertemuan oknum anggota dewan tersebut dengan pimpinan PT Freeport. "Pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada Senin (8/6), antara pukul 14.00 sampai 16.00 bertempat di suatu hotel di kawasan SCBD, Jakarta, anggota tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport dan meminta Freeport agar memberikan sebagian sahamnya yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla," tulisnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
19-11-2015 03:10