Main Menu

Politisi PDIP Divonis 3 Tahun Penjara

Iwan Sutiawan
24-11-2015 02:08

Politikus PDIP Adriansyah bersiap mengikuti sidang (Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap Adriansyah, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Tito Suhud, Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/11).

Majelis menilai, terdakwa Adriansyah terbukti menerima uang sejumlah Rp 1 milyar, US$ 50,000 dan SGD 50,000 dari pengusaha Andrew Hidayat sebagai imbal jasa atas pengurusan perizinan usaha pertambangan PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Tanah Laut Kalimantan Selatan (Kalsel).

Adriansyah terbukti menerima aliran dana dari Andrew sebanyak empat kali, yakni sebesar US$ 50,000 pada 13 November 2014, Rp 500 juta pada 21 November 2014, Rp 500 juta pada 28 Januari 2015, dan SGD 50,000 pada tanggal 9 April 2015. Keseluruhan pemberian menurut Majelis Hakim dilakukan melalui Agung Krisdiyanto, ajudan Andrew.

Perbuatan itu melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Adriansyah dijatuhi hukuman 5 tahun 3 bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan. Mantan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP itu, menurut jaksa, terbukti secara sah dan meyaknikan menerima suap Rp 1 milyar dan US$ 50,000 serta SGD 50,000 dari bos PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat.

Perbuatan terdakwa Adriasnyah, menurut jaksa Lie Putra Setyawan dari KPK, melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
24-11-2015 02:08