Main Menu

Kejagung Periksa VP Sales and Revenue Merpati Jakarta

Iwan Sutiawan
27-11-2015 02:21

Kapuspen Hukum Kejagung, Amir Yanto (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Vice President (VP) Sales and Revenue Distrik Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines Adjat Sudrajat, sebagai saksi kasus korupsi penjualan tiket pesawat Merpati tahun 2009 hingga 2012.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto di Jakarta, Kamis (26/11), kepada saksi, penyidik menanyakan kronologi pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pemasukan uang hasil penjualan hingga ditemukannya kejanggalan atas selisih hasil penjualan tiket pesawat Merpati di Distrik DKI Jakarta.

Selain Adjat, penyidik juga memeriksa Kasir Distrik Jakarta PT. Merpati Nusantara Airlines, Adi Ardianti, yang juga selaku saksi dalam kasus dugaan korupsi penjulan tiket ini.

Materi pemeriksaan terhadap Adi, menurut Amir, tentang kronologi pelaksanaan pemasukan, pengelolaan, dan pelaporan hasil penjualan tiket pada Distrik Jakarta dalam bentuk surat-surat pembelian dan print out pembayaran.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka, yakni Hendro Cahyono selaku mantan Distrik Manager Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines, dan Bambang Prajoko, mantan Administration dan Account Manager Distrik Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines.

Kemudian, Rucie Novihari (RN) selaku Chief Ticketing Distrik Jakarta dan Asrianto (AS) selaku Manager Distrik Cabang Jakarta. Keduanya menjadi pesakitan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) masing-masing Nomor: Print-102/F.2/Fd.1/09/2015, tanggal 29 September 2015, dan Nomor: Print-103/F.2/Fd.1/09/2015, tanggal 29 September 2015.

Kasus yang diduga merugikan negara milyaran rupiah ini, modusnya sangat sederhana, yakni merekayasa jumlah penumpang yang berangkat. Penumpang yang berangkat di-refund atau dilaporkan seolah-olah dibatalkan.

Setelah itu, mengurangi invoice jumlah penjualan tiket penumpang selama tahun di atas, sehingga akibat ulah itu negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga milyaran rupiah.

Atas perbuatannya, mereka terancam dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaman diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
27-11-2015 02:21