Main Menu

Kemenkum HAM Minta PPP Kubu Djan Berikan Data Otentik Muktamar

Iwan Sutiawan
31-12-2015 22:19

Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz (ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz agar melampirkan sejumlah data otentik terkait penyelenggaraan Muktamar VII PPP, di Jakarta. Kemenkum HAM menyampaikan permintaan tersebut melalui surat yang ditandatangani Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Tehna Bana Sitepu, di Jakarta, Kamis (31/12).

Kemenkum HAM menyampaikan permintaan agar kubu Djan melampirkan data otentik yang dilegalisir tentang Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar, dan Dokumen Pelaksanaan Muktamar.

Sesuai surat, Kemenkum HAM meminta data-data tersebut karena adanya laporan keraguraguan atas keabsahan dari pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII PPP di Jakarta pada tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2015.

Selain itu, berdasarkan catatan Kemenkum HAM, terdapat dua akta notaris. Pertama, Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan notaris Teddy Anwar.

Kedua, Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan notaris Lies Herminingsih di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal yang bertentangan.

Sedangkan soal putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 601K/PDT.SUS-Parpol/2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-JKT.PST., Kemenkum HAM tidak menjadi pihak dalam perkara itu.

"Kami mohon penjelasan dan tindak lanjut Saudara dalam menyikapi hal tersebut," demikian surat Kemenkum HAM tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah itu.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
31-12-2015 22:19