Main Menu

Angie: Perintah Nazaruddin atas Instruksi Anas dan Seizin Ibas

Iwan Sutiawan
06-01-2016 17:36

Mantan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews - Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Patrice Sondakh (Angie), yang merupakan terpidana kasus korupsi, mengatakan bahwa perintah Muhammad Nazaruddin untuk menggolkan anggaran sejumlah proyek agar masuk pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2010, merupakan perintah Ketua Umum Anas Urbaningrum dan seizin 'Pangeran'.

"Kalau Pak Nazar bilang, itu perintah Ketua Umum, Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'Pangeran'," kata Angie, saat bersaksi untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/1).

Munculnya istilah 'Pangeran' membuat penasaran jaksa untuk mengungkapkan, siapa sosok dimaksud, sehingga langsung melontarkan pertanyaan, siapa 'Pangeran' itu. "Pak Nazar lebih tahu lah siapa 'Pangeran'," jawab Angie.

Karena belum menjawab pertanyaan mengenai siapa itu 'Pangeran', jaksa pun meminta Putri Indonesia 2001 ini menyebutkan nama. "Kalau 'Pangeran', saya mengetahui dari Pak Nazar. 'Pangeran' itu Ibas," ucap Angie.

Atas jawab itu, Jaksa Roy Riyadi terus "mengejar". "Apakah yang dimaksud itu (Ibas), Edhie Baskoro Yudhoyono?" tanya jaksa. Angie membenarkannya.

Dalam pekara ini, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Muhammad Nazaruddin menerima uang pelicin proyek sejumlah Rp 40,3 milyar dari PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nindya Karya.

Selain itu, jaksa juga mendakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut jaksa, Nazaruddin telah menempatkan atau mentransfer uang menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain. Ada 42 rekening yang digunkaan Nazaruddin untuk menampung dan menyembunyikan uang dari hasil korupsi tersebut.

Ke-42 rekening itu, di antaranya diatasnamakan milik PT Pasific Putra Metropolitan, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technologi Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Anugerah Nusantara, PT Marell Mandiri, PT Panahatan, PT City Investment, PT Alfindo Nuratama, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara Mandiri, Neneng Sri Wahyuni, Amin Andoko, dan Fitriaty Kuntana.

Menurut jaksa, Nazaruddin juga telah mengalihkan kepemilikan saham Permai Grup, tanah dan bangunan, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan bermotor, membayarkan polis asuransi, dan membayarkan pembelian saham dan obligasi sukuk.

Nazaruddin juga menerima uang suap sejumlah proyek dari PT Waskita Karya sejumlah Rp 13.250.023.000 (13,2 milyar), dari PT Adhi Karya sejumlah Rp 3.762.000.000 (Rp 3,7 milyar) serta dari PT Pandu Persada Konsultan sejumlah Rp 1.701.276.000 (Rp 1,7 milyar).

Adapun total uang yang disembunyikan Nazaruddin sejumlah Rp 70.018.601.346 (Rp 70 milyar) dan SGD 1.043. Sementara, yang dialihkan kepemilikannya berupa saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT Exartech Technologi Utama dan PT Panahatan seluruhnya bernilai Rp 50.425.000.000 (Rp 50,4 milyar).

Sedangkan uang yang dialihkan kepemilikannya berupa tanah dan bangunan totalnya Rp 18.447.075.000 (Rp 18,4 milyar), yang dibelanjakan untuk pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp 111.117.260.000 (Rp 111,1 milyar).

Sementara, uang yang dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor totalnya Rp 1.007.243.500. Untuk membeli polis asuransi senilai Rp 2.092.491.900 dan untuk membeli saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI sebesar Rp  374.747.514.707 (374,7 milyar).

Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum dari KPK mengancam Nazaruddin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
06-01-2016 17:36