Main Menu

Rano Ngaku Larang Ricky Beri DPRD Banten Rp 10 M

Iwan Sutiawan
07-01-2016 15:36

Gubernur Banten Rano Karno (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Banten Rano Karno mengaku sudah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melarang Presiden Direktur PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol agar tidak memenuhi permintaan DPRD, yakni menyetorkan duit sejumlah Rp 10 milyar.

"Alhamdulillah saya sudah memberikan keterangan tentang bagaimana proses bank. Kemudian apakah benar ada permintaan, saya sudah sampaikan betul ada permintaan, tapi jelas sudah saya larang, intinya pada itu saja," kata Rano kepada wartawan, di KPK, Jakarta, Kamis (7/1).

Namun Rano membantah bahwa uang sejumlah Rp 10 milyar itu untuk memuluskan akuisisi Bank Pundi atau pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten. "Nggak ada, belum ada yang ditentukan soal itu," ucapnya.

Begitu pula saat awak media menanyakan soal berapa besar saham yang akan diakuisisi dari sejumlah bank demi mendirikan bank daerah Banten, Rano mengaku belum mengetahuinya. "Enggak tahu saya, belum tahu soal itu," ujarnya.

Tapi saat wartawan mengajukan angka akuisis di atas 50%, gubernur asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, langsung memberikan penjelasan. "Artinya begini, kita kan ingin jadi bank pengendali, harus di atas 50% dong."

Karena, lanjut Rano, dengan menjadi pemegang saham mayoritas, maka bank yang akan dilebur itu harus bisa berubah nama sesuai yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas. "Dia bisa berubah namanya menjadi Bank Banten, kalau nggak bisa berubah, kitanya enggak bakal ambil," ucapnya.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten harus mempunyai saham di atas 50%. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan tentang berapa persen jumlah sahamnya.

"Harus di atas 50% dong, tergantung bagaimana nanti, belum terjadi sampai ke sana," ujarnya. Ia menambahakan, sempat berkomunikasi dengan Ricky Tampinongkol. "Obrolan saya terakhir itu tanggal 30 itu, pemaparan tentang bagaimana proses akusisi."

Pada kesempatan ini, Rano kembali menegaskan tidak telibat suap. "Nggak ada. Saya tidak sebut siapa (yang meminta Rp 10 milyar), saya hanya sebut dewan. (Berapa orang anggota DPRD yang meminta) saya tidak tahu," tuturnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
07-01-2016 15:36