Main Menu

KPK Tak Perlu Tunggu Vonis Nazaruddin ''Inkracht'' untuk Usut Ibas

Iwan Sutiawan
10-01-2016 16:45

Muhammad Nazaruddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta Yenti Garnasih menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus menunggu vonis Muhmmad Nazaruddin bekekuatan hukum tetap (inkracht), untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat kasus gratifikasi dan pencucian uang, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Kalau akan mengembangkan pada orang-orang lain yang terlibat, bisa saja sekarang tidak perlu tunggu inkracht," kata Yenti kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (10/1).

Menurutnya, KPK bisa menggunakan bukti yang sudah ada, termasuk keterangan saksi di persidangan untuk mengembangkan kasus Nazaruddin, di antaranya Angelina Sondakh (Angie) menyebut penerimaan uang Nazaruddin atas perintah Anas Urbaningrum dan seizin Ibas. Keduanya saat itu masing-masing menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Demokrat.

"Bisa, kalau untuk pengembangan kasus dan untuk menjerat pihak lain. Harusnya ya sesegera mungkin," ujar Yenti.

Untuk itu, lanjut Yenti, KPK harus mempelajari dan mendalami keterangan Angie di persidangan serta mengumpulkan bukti lain. "Apakah ada keterkaitannya dengan fakta yang lain yang dilandasi bukti," tuturnya.

KPK jangan ragu untuk menjerat siapa pun yang diduga terlibat, termasuk Ibas dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Muhammad Nazaruddin, jika telah  mempunyai bukti petunjuk.

"Tinggal pihak lain itu terkait dengan korupsi bersama-sama atau turut serta, atau pihak lain yang menerima juga aliran dana dari gratifikasi. Nah, kalau dari gratifikasi, berarti pihak lain itu pelaku TPPU pasif Pasal 5," ucapnya.

Mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK ini mengapresiasi lembaga antirasuah menjerat Nazaruddin dengan pasal gratifikasi dan pencucian uang, karena dengan pasal pencucian uang ini, KPK bisa menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana dari Nazaruddin.

"Itulah gunanya dikaitkan dengan TPPU agar bisa menelusuri siapa saja sebetulnya yang menikmati aliran dana korupsi. Tinggal KPK cari bukti-buktinya," kata dia.

Nama Ibas mengemuka di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, saat Angie menyebutnya ketika bersaksi untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin, Rabu (6/1).

Angie mengatakan, perintah Muhammad Nazaruddin kepadanya untuk menggolkan anggaran sejumlah proyek agar masuk pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2010 merupakan perintah Ketua Umum (Ketum) Anas Urbaningrum dan seizin 'Pangeran'.

"Kalau Pak Nazar bilang, itu perintah Ketua Umum, Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'Pangeran'," kata Angie.

Munculnya sandi 'Pangeran' membuat penasaran jaksa untuk mengungkap siapa sosok dimaksud, sehingga langsung melontarkan pertanyaan, siapa 'Pangeran' itu. "Pak Nazar lebih tahu lah siapa 'Pangeran'," jawab Angie.

Karena belum menyampaikan identitas 'Pangeran' yang dimaksud Angie, jaksa pun meminta mantan Putri Indonesia ini menyebutkan nama. "Kalau 'Pangeran', saya mengetahui dari Pak Nazar. 'Pangeran' itu Ibas," ucap Angie.

Atas jawab itu, Jaksa Roy Riyadi menanyakan, "Apakah yang dimaksud itu (Ibas), Edhie Baskoro Yudhoyono?" Angie membenarkan, bahwa yang dimaksud adalah Edhie Baskoro Yudhoyono.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum dari KPK mendakwa Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan harta hingga Rp 83,5 milyar selama 2009-2010.

Menurut jaksa, Nazaruddin melakukan perbuatan melawan hukum itu bersama-sama Muhajidin Nur Hasim, Neneng Sri Wahyuni, Muhammad Nazir, Aryu Devina, dan Amin Andoko.

Jaksa menyebutk Nazaruddin menempatkan uang ke dalam Penyedia Jasa Keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dengan saldo akhir seluruhnya sejumlah Rp 50,2 milyar.

Uang itu dibayarkan atau dibelanjakan untuk pembelian tanah dan bangunan totalnya Rp 33,1 milyar, dan tanah berikut bangunan yang dititipkan dengan cara seolah-olah dijual atau dialihkan kepemilikannya sejumlah Rp 200,2 milyar.

Nazaruddin melakukan pencucian uang dari penerimaan ilegal selama 2009-2010. Uang itu di antaranya fee dari PT Adhi Karya, PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2009 sejumlah Rp 76,5 milyar.

Selain itu, sumber penerimaan keuangan Permai Grup juga berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dalam mengerjakan berbagai proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah tahun 2009.

Nazaruddin menggiring anggarannya di DPR-RI dan mengatur proses pelelangannya, sehingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut ditunjuk sebagai pemenang atau rekanan penyedia barang atau jasa dengan total keuntungan kurang lebih sebesar 40% dari total niali proyek yang dikerjakan yaitu Rp 1,8 trilyun.

Atas perbuatan itu, jaksa mengancam Nazaruddin dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undnag (UU) Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
10-01-2016 16:45