Main Menu

KPK: Penggeledahan di DPR Sesuai Prosedur

Iwan Sutiawan
19-01-2016 02:07

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penggeledahan beberapa ruang kerja anggota dewan di gedung DPR RI, terkait kasus suap terhadap anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, sesuai prosedur.

"Yang juga sempat diributkan adalah Brimob bersenjata. Saya hari Jumat lalu sudah tegaskan bahwa semua prosedur penggeledahan sudah sesuai aturan berlaku, tidak ada perbedaan penggledahan di DPR dan sebelumnya," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas (Plh Kabiro Humas) KPK kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/1).

Menurut Yuyuk, KPK selalu meminta pihak kepolisian untuk mendampingi penyidik demi mengamankan jalannya  penggeledahan, termasuk saat menggeledah beberapa ruangan di gedung DPR RI, pada Jumat kemarin.

"Jadi untuk penggunaan Brimob, KPK memang selalu meminta bantuan dari kepolisian. Dan kalau sempat dikatakan Brimob bersenjata lengkap, ya memang karena itu stanar dan tujuannya mengamankan pengeledahan, menjaga ketertiban pelaksaaan dan pihak yang digeledah dan risiko dari luar. Pasal 127 dan 128 KUHAP," papar Yuyuk.

Sedangkan tentang protes soal izin menggeledah, Yuyuk mengaku sudah mengklarifikasi, yakni mencantumkan nama Damayanti dan kawan-kawan.

"Tidak menujukkan tempat pengeledahan, tapi menunjukkan pengeledahan itu untuk tersangka DSP (Damayanti Wisnu Putranti) dan kawan-kawan. Surat penggeledahan tercantum adalah lokasi penggeledahan akan dilakukan di mana," tandas Yuyuk.

Penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan anggota DPR RI di gedung Nusantara I, Jumat (15/1), di antaranya, ruangan kerja tersangka Damayanti yang barada di lantai 6. Kemudian, ruang kerja Anggota DPR asal Fraksi Golkar, Budi Supriyanto.

Namun Fahri Hamzah memprotes penyidik KPK yang akan menggeledah ruangan kerja Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Yudi Widiana Adia yang berada di lantai 3.

Yuyuk mengatakan, penyidik menggeledah ruangan tersebut karena menduga ada jejak-jejak tersangka maupun pihak lain terkait kasus suap yang telah membelit 4 orang tersangka itu.

"KPK lihat ada dugaaan jejak-jejak tersasangka maupun lain terkait kasus kemarin itu, kasus tengakap tangan DWP. Perlu geledah tempat tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka, masing-masing anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

"Kepada ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK, Kamis petang.

KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) selaku tersangka pemberi suap dan menjeratnya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KPK menetapkannya sebagai tersangka setelah menangkap kempatnya dalam satu Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam OTT ini, petugas menyita uang sejumlah SGD 99.000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
19-01-2016 02:07