Main Menu

PPP Minta Menteri Yasonna Taati Putusan MA

Iwan Sutiawan
22-01-2016 03:02

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly (Gatra/Dharma Wijayanto)

Jakarta, GATRAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz kembali meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

"Kita berharap dalam waktu dekat ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan DPP PPP sesuai dengan putusan MA," kata Achmad Dimyati Natakusuma, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP versi Muktamar Jakarta, Kamis (21/1).

PPP kubu Djan Faridz itu menyatakan akan menempuh jalur hukum jika Yasonna tidak juga menerbitkan SK kepengurusan hasil Muktamar Jakarta, karena telah melakukan contempt of court, yakni tidak menindaklanjuti amar putusan MA.

Menurut Dimyati, MA telah memutuskan PPP hasil Muktamar Jakarta merupakan kepengurusan yang sah, sehingga siapapun yang tidak melaksakanakan putusan itu, maka telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Dorongan terhadap adanya mukmatar islah adalah bagian dari tipu muslihat untuk tidak menjalankan isi putusan MA, janganlah kita melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Sebagai pejabat, lanjut Dimyati, Yasonna harus menjadi contoh dalam penegakan hukum. Namun sampai saat ini, malah tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dimyati mengungkapkan, putusan MA Nomor 504K/TUN/2015 yang diketok Majelis Hakim Agung yang diketuai Imam Soebechi, mengabulkan seluruh gugatan permohonan. Pada halaman 48 poin 11 putusan MA tertanggal 20 Oktober 2015, mencantumkan pengurus PPP yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.

Majelis MA pun membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP. Mewajibakan tergugat mencabut SK Menkum HAM tersebut.

Sementara poin 11 halaman 48 putusan MA menyatakan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Hotel Sahid, Jakarta, telah dilaksanakan dengan baik sesuai AD/ART PPP hasil Muktamar VII 2011 di Bandung, sehingga terbentuk kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin Djan Faridz sebagai Ketua Umum sampai saat ini sesuai putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU tentan partai politik.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
22-01-2016 03:02